Peristiwa

PMII Cabang Sidoarjo Kembali Turun Jalan

Sidoarjo (beritajatim.com) – Puluhan aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sidoarjo kembali menggelar aksi demonstrasi, Selasa (16/07/2019).

Aksi kali ini mereka lakukan di depan gedung DPRD Sidoarjo. Dalam orasinya, para aktifis menilai kinerja legislatif kurang optimal dan tidak signifikan dalam mendorong kinerja pemerintah. Terlebih, sejumlah program pemerintah daerah masih banyak yang belum terialisasi.

Setelah melakukan orasi menyuarakan didepan gedung dewan itu, para perwakilan demonstran ditemui Ketua DPRD Sidoarjo, H. Sullamul Hadi Nurmawan.

“Kami mendorong agar segenap dewan yang berada di dalam lingkup DPRD untuk mendesak pemkab melaksanakan tugas dan kewajibannya,” kata M. Mashuri koordinator aksi.

Dikatakan Mashuri, adapun 10 tuntutan yang dirilis para massa aksi PMII diantaranya, percepatan pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) di wilayah barat yang hingga kini belum terialisasi. Namun, pembangunan itu tanpa menggunakan sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Pembangunan RSUD wilayah barat harus dilakukan, asal tidak menggunakan KPBU, namun murni dari dana APBD Sidoarjo,” paparnya.

Tuntutan lainnya adalah mendesak legislatif agar segera mendorong pemkab, utamanya realisasi frontage di wilayah Gedangan dan Waru sebagai pengurai kemacetan di wilayah tersebut. Sebab, selama ini jalan di Gedangan dan Waru sering macet.

“Hingga sekarang kondisi jalan Gedangan dan Waru belum ada solusi untuk mengurai kemacetan, imbuhnya.

Selain itu, legislatif untuk mendesak atau mengevaluasi kenerja eksekutif terutama para SKPD untuk memaksimalkan kinerjanya dalam penyerapan APBD. Pasalnya, pada tahun sebelumnya penyerapan dan realisasi anggaran sangatlah rendah.

“Penyerapan APBD tidak maksimal, sehingga anggaran tidak terserap dan Silpa tinggi,” sebut Mashuri.

Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo H. Sullamul Hadi Nurmarmawan mengatakan, sangat setuju atas desakan dan tuntutan para aktifis PMII Cabang Sidoarjo terkait mengevaluasi kinerja para eksekutif.

Menanggapi sejumlah tuntutan mahasiswa tersebut, pihaknya mengatakan DPRD sudah mengupayakan maksimal dengan evaluasi per triwulan serta dalam PAK mengawal penentuan program dan kegiatan OPD.

Baca Juga:

    “Saya tidak sepakat untuk pembangunan RSUD tanpa sistem KPBU, jika kalau hanya pembangunan RSUD wilayah barat dipercepat tahun ini, saya bersedia tandatangan,” katanya saat dimintai tandatangani oleh para aktifis mahasiswa singkat. (isa/ted)

    Apa Reaksi Anda?

    Komentar