Peristiwa

Pemkab Jember Tak Berdaya Penuhi Tuntutan Angkota untuk Stop Grab

Aksi unjuk rasa awak angkota Jember

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, kesulitan memenuhi tuntutan awak angkutan kota yang menginginkan agar ojek dalam jaringan Grab tidak beroperasi.

“Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, kewenangan perizinan ada di pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan ke sana,” kata Kepala Dinas Perhubungan Jember Hadi Mulyono, Kamis (12/9/2019).

Namun Hadi tetap menyampaikan aspirasi para awak angkota kepada pemerintah atasan. “Kami berharap dua belah pihak bisa berpikir bersama untuk mencari jalan keluar yang bisa disepakati bersama. Toh yang beroperasi warga Jember. Sambil menunggu laporan kami ke pemerintah pusat dan provinsi,” katanya.

Hadi akan mencoba berkomunikasi kembali dengan awak angkota yang tergabung dalam Pintar (Paguyuban Insan Transportasi). Pintar melakukan aksi mogok, menolak Grab beroperasi karena tidak memiliki kantor perwakilan di Jember. Hadi juga meminta agar pengusaha Grab bisa duduk bersama. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar