Peristiwa

Pemkab Jember Dilarang Bangun Tanggul Sungai yang Jebol

Jember (beritajatim.com) – Tanggul sungai yang jebol 60 meter sepanjang dan menyebabkan banjir di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada akhir Desember 2018 belum bisa diperbaiki permanen oleh pemerintah setempat.

Tanggul sungai itu merupakan kewenangan Dinas Pengairan Jawa Timur. “Sekarang tangkis masih growang. Tidak boleh dibangun oleh Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur. Mungkin sedang menunggu anggaran untuk dibangun permanen,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember Rasyid Zakaria, Senin (7/1/2019).

Rasyid menegaskan, tata kelola sungai diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 dan sudah ditinjau yudisial selama tiga tahun. Keputusan Mahkamah Konstitusi, UU ini dilaksanakan. “Jadi sungai ini lintas kabupaten. Sumbernya dari Probolinggo, mengalirnya ke Jember. Ada tiga sungai besar di Jember: Sungai Tanggul di sebelah barat, Sungai Bedadung di tengah, dan Sungai Mayang di timur. Tiga sungai ini menghidupkan pertanian seluas 86 ribu hektare dengan bermacam perilakunya. Daya rusak air dan sistem penampungannya berbeda,” katanya.
“Saya kemarin ‘diancam’ sama teman-teman pemerintah provinsi. Kalau saya mengerjakan sungai ini, dananya akan dipersoalkan karena tak sesuai peruntukannya. Jadi kami tidak berani. Kami maunya menolong malah diperkarakan, wah celaka,” kata Rasyid.
Menurut Rasyid, banjir terjadi karena pada saat bersamaan debit aliran sungai bertambah dan air laut sedang pasang. “Maka air pun meninggi, meluberi tangkis (tanggul) dan sedikit-sedikit menggerus tanah sehingga jebol. Itu perilakunya. Itu fenomena alam yang yang tak boleh dilawan,” katanya.
Rasyid sudah memberikan informasi mengenai kondisi di Kencong kepada Pemprov Jatim, termasuk memberikan gambar dan video lokasi kepada BPBD Jatim. Namun saat ini situasi pasca banjir sudah normal. “Anak-anak sudah bersekolah lagi,” katanya.
Sebelumnya, Agus Sofyan, salah satu anggota Komisi D DPRD Jember, mendesak agar tanggul yang jebol segera diperbaiki. Dia berharap pembangunan tanggul sungai agar lebih kokoh menjadi agenda serius pemerintah daerah. “Termasuk pembersihan jalur sungai yang jadi masalah. Kalau memang dianggap mengganggu, jangan sampai ada yang menanami daerah tanggul atau bantaran sungai. Itu memang tanah gembur. Tanpa dipupuk pun, produksi tanamannya luar biasa,” katanya.
Hal senada dikemukakan Alfian Andri Wijaya, anggota Komisi D lainnya. “Ada aspirasi warga agar ada penyudetan atau pengerukan memakai alat berat,” katanya. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar