Peristiwa

MCW Desak Presiden Segera Keluarkan Perppu Revisi UU KPK

Demonstran dari MCW meminta Presiden RI Joko Widodo segera menerbitkan Perppu Revisi UU KPK.

Malang (beritajatim.com) – Malang Corruption Watch (MCW) menggelar demonstrasi mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Perppu pembatalan revisi UU KPK. Demonstrasi dilakukan di depan gedung DPRD Kota Malang, Senin (14/10/2019).

Koordinator MCW, Nursasi Atha, mengatakan, gerakan massa harus terus dilakukan disejumlah daerah sampai presiden mengeluarkan Perppu. Bahkan, dia meminta Jokowi untuk tidak terpengaruh dengan intervensi dari orang-orang di luar lembaga yang berkepentingan dengan KPK.

“Narasi yang dibangun selama ini seolah-olah Perppu merupakan mekanisme untuk penggulingan. Padahal Perppu tersebut merupakan mekanisme konstitusional sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 22. Presiden harus mengabaikan intervensi dari luar,” kata Nursasi.

Nursasi menyebut, Perppu merupakan salah satu cara untuk mengurai kekosongan hukum pasca 17 Oktober nanti. MCW menilai dengan mengeluarkan Perppu maka presiden memenuhi janjinya untuk memperkuat KPK dan berkomitmen atas agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Ini situasi yang sangat genting. Berlakunya revisi UU KPK jelas membuat KPK lemah. Independensi yang selama ini dimiliki KPK juga dilucuti. Untuk itu, pemerintah harus segera mengambil keputusan,” tandasnya.

Selain melakukan orasi, demonstran juga membentangkan berbagai poster tuntutan. Diantaranya bertuliskan, “KPK Lemah, Orba Lagi”, “Percuma Jadi Presiden Kalau Tidak Bisa Menerbitkan Perppu KPK” dan beberapa poster tuntutan lainnya. (luc/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar