Peristiwa

Kali Lamong Kewenangan BBWS Solo, Ini langkah Pemkab Mojokerto

Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto mengirim surat Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan (BBWS) Solo terkait banjir di Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto akibat luapan Kali Lamong.

Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto, M Zaini mengatakan, banjir yang terjadi di wilayah Dawarblandong sejak 1979. “Kali Lamong merupakan kewenangan BBWS Solo sehingga kami sudah kirim surat kesana,” ungkapnya, Kamis (2/5/2019).

Masih kata Zaini, selain mengirim surat ke BBWS Solo, pihaknya juga mengirim surat ke Gubenur Jawa Timur. Menurutnya, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan BPBD Provinsi Jawa Timur akan melakukan finalisasi untuk membahas tanggul di Kali Lamong.

“Tanggap darurat itu tidak boleh terus menerus karena banjir disana sudah tahunan, jawaban tetap keterbatasan kewenangan. Langkah pertama kirim surat dan kedua langkah darurat akan kita sikapi. Langkah kita hanya sebatas ini,” katanya.

Kali Lamong meluap dan menyebabkan banjir karena adanya pendangkalan. Yang sebelumnya 9 meter, saat ini hanya 3 meter dan tanggul tidak ada. Mulai dari Bojonegoro sampai Gresik, tanggul tidak hanya sehingga pihaknya menekan BBSW Solo tidak sendiri.

“Kita bersama dengan Lamongan, Gresik nantinya akan dikomando provinsi. Saat ini kondisi meningkat sejak dini hari, ada yang mengungsi tapi di rumah warga lain dan saudara karena terdampak hanya kecil. Sebelumnya 12 sekarang 23,” ujarnya.

Terkait Dapur Umum akan didirikan sampai korban terdampak luapan Kali Lamong masih belum bisa beraktivitas. Ada 360 bungkus nasi yang disiapkan, tiga kali setiap hari. Saat ini, ketinggian air 1,2 meter di jalan dan 70-80 cm di rumah.

Sementara itu, Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi membenarkan terkait kewenangan Kali Lamong ada di BBWS Solo. “Dawar itu harus normalisasi dan tanggul, saya minta di posisinya hulu sampai hilir. Dari timur duli, kita di posisi di tengah,” tuturnya.

Masih kata Wakil Bupati, ada tiga titik ketinggian tanggul di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong yang dianggap perlu ditambah. Pasalnya, jika terjadi banjir di sebelah Desa Banyulegi surut maka Banyulegi masih tergenang.

“Ngomong mormalisasi, pendalaman sudah pasti. Ketinggian tanggul cukup tapi harus dibenahi sekalian. Posisi Dawar itu pengunungan tapi berbeda dengan selatan, Mojokerto itu seperti perahu. Harapan tahun ini sudah ada reaksi agar tidak jadi langganan tiap tahun,” tegasnya.

Menurutnya, kedaruratan ada di BPBD. Berapapun tingkat kedaruratan sudah diatasi BPBD dan Pemkab Mojokerto sudah siap sehingga Taruna Siaga Bencana (Tagana) diturunkan unyuk mensupport. Tahun 2019 ada bantuan sosial (bansos) tidak terduga senilai Rp1 miliar. [tin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar