Peristiwa

Ini Tuntutan Massa Saat Aksi Tembakau di Pamekasan

Pamekasan (beritajatim.com) – Sebanyak 7 (tujuh) poin penting menjadi tuntutan puluhan massa yang mengatasnamakan mahasiwa dan petani saat berunjuk rasa ke Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, di Jl Kabupaten 107, Rabu (28/8/2019) siang.

Tujuh poin tersebut merupakan persoalan tembakau yang saat ini sudah memasuki masa panen atau bahkan masa pembelian tembakau petani. Sekalipun hingga saat ini hanya sebagian pabrikan yang sudah mulai melakukan pembelian.

Ketujuh poin tuntutan tersebut yakni tuntutan agar pemkab tidak memberikan izin pembelian bagi pabrikan yang membeli tembakau petani di luar Break Event Point (BEP), penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga dan Perlindungan Tembakau Madura, serta transparansi rekrutmen tembakau di Pamekasan.

Selain itu, massa juga mendesak agar pemkab Pamekasan segera memanggil pihak pabrikan untuk segera melakukan pembelian tembakau, memberikan reward bagi pabrikan yang membeli tembakau petani di atas BEP, meminta bupati untuk menginstruksikan pihak pabrikan agar mengumumkan deadline tutup gudang sepekan sebelum resmi ditutup.

Tidak hanya itu, massa juga menuntut bupati agar melakukan gerakan stabilitas harga produksi tembakau di Bumi Gerbang Salam. “Jika dalam waktu satu minggu bupati tidak mampu menyelesaikan tuntutan kami, maka solusi terbaik dari kami bupati harus turun dari jabatan,” kata salah satu orator aksi, Azif Mawardi.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, Bambang Edy Suprapto berjanji bakal segera menyampaikan tuntutan massa peserta aksi kepada Bupati Badrut Tamam. Namun sebagian massa menolak dan justru meminta pihak Disperindag untuk melakukan survei ke pabrikan.

Kondisi tersebut sempat berlangsung panas dengan tensi tinggi, apalagi asap tembakau yang dibakar massa juga dipadamkan oleh petugas keamanan. Namun akhirnya sejumlah perwakilan massa dipanggil untuk melakukan audiensi ke kantor Pemda Pamekasan.

Hasilnya, massa mengajak pihak pemkab untuk melakukan survei secara langsung ke salah satu pabrikan di Pamekasan. Kondisi tersebut membuat pejabat pemkab mendapat pengawalan dari aparat keamanan dari unsur Polres Pamekasan. [pin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar