Peristiwa

HMI Pamekasan Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Pamekasan (beritajatim.com) – Sejumlah massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan, menggelar demonstrasi menolak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan di depan Gedung DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten 107, Senin (25/11/2019).

Perpres Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tersebut, diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210 yang ditanda tangani Menteri Hukum dan HAM (Menkum-HAM) RI, Yasonna H Laoly pada Kamis (24/10/2019) lalu.

Dalam aksi tersebut, massa bergerak dari area alun-alun kota Pamekasan, Monumen Arek Lancor. Mereka bergerak menuju gedung wakil rakyat dan disambut jajaran tim pengamanan dari Polres Pamekasan yang stanby di depan gedung dewan.

“Kami datang kesini ingin meminta agar DPRD dan Bupati Pamekasan, menjadi jembatan dan menyuarakan aspirasi kami kepada pemerintah pusat. Sekaligus membuat kesepakatan bersama untuk mendukung aksi kami menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan,” kata salah satu orator aksi, Uswatun Hasanah.

Pihaknya menilai pemerintah justru tidak melihat dampak dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan, apalagi masyarakat Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. “Kebijakan ini tentunya akan berakibat langsung pada aspek tidak terpenuhinya fasilitas kesehatan, salah satunya akibat masyarakat tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

“Dari itu, kami meminta agar Ketua DPRD (Fathor Rohman), Bupati Pamekasan (Badrut Tamam) dan Perwakilan BPJS Kesehatan agar hadir bersama kami dan menandatangi aspirasi kami untuk menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat,” tegasnya.

Kondisi tersebut sempat terjadi cekcok antara massa peserta aksi dengan aparat kepolisian, sebab permintaan massa sempat terabaikan dan tidak mendapat respon atas aspirasi yang layangkan. Namun akhirnya mereda setelah tuntutan massa dikabulkan.

Seperti diketahui, secara singkat Perpres tersebut berisi poin berupa kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang direncanakan berlaku pada 1 Januari 2020 mendatang. Bahkan kenaikan tersebut mencapai angka hingga 100 persen, seperti iuran Kelas I dari angka Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu, iuran Kelas II dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu, serta iuran Kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu. [pin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar