Peristiwa

Hari Kedua Ribuan Demonstran Kembali Kepung DPRD Kota Malang

Gelombang demonstrasi di Kota Malang terus berlanjut.

Malang(beritajatim.com) – “Lawan, lawan, lawan” terikan ribuan mahasiswa kembali terdengar di depan gedung DPRD Kota Malang, Selasa, (24/9/2019). Demonstran gabungan mahasiswa dan masyarakat ini mengatasnamakan Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi (ARD).

“Demokrasi oligarki, reformasi perlu revolusi, reformasi dikorupsi” terus diserukan oleh demonstran. Di Kota Malang demonstrasi kolosal terjadi sejak Senin, (23/9/2019). Aksi unjuk rasa ini mengindikasikan mahasiswa telah bangun dari tidur panjang mereka menolak rancangan undang-undang yang berpotensi mengurung ruang demokrasi.

“Kita akan menduduki DPRD Kota Malang, bersama-sama. Di pusat teman-teman menduduki DPR RI, di daerah kita juga sama-sama memperjuangkan ini. Kita akan menyuarakan bersama anak-anak muda mahasiswa,” tegas Humas Aliansi Rakyat untuk Demokrasi, Muhammad Ridwan.

Dalam aksi kali ini mereka memiliki tuntutan utama yakni reformasi agraria. Demonstran menganggap reformasi agraria era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah palsu. Mereka meminta pemerintah untuk menghentikan monopoli serta perampasan tanah petani dan rakyat Indonesia dibeberapa daerah.

“Kami juga menuntut, hentikan intimidasi, kriminalisasi, teror, terhadap kaum tani dan rakyat Indonesia. Usut tuntas konflik agraria yang melibatkan petani sebagai korban,” tandas Ridwan.

Selain tentang reformasi agraria, tuntutan para demonstran juga sama dengan beberapa aksi unjuk rasa di Jakarta dan di sejumlah daerah. Diantaranya, mendesak DPR RI membatalkan RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, hingga RUU Pemasyarakatan.

Hingga saat ini aksi unjuk rasa masih berlangsung. Beberapa perwakilan demonstran melakukan audiensi dengan legislator Kota Malang. Mereka kepada para anggota DPRD menyampaikan beberapa tuntutan demonstran. (Luc/ted)

9 Tuntutan Khusus Demonstran;

1. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan bagi rakyat.
2. Tolak Revisi Undang-undang Ketenagakerjaan no 13 tahun 2003.
3. Menolak revisi KUHP, menuntut DPRD Kota Malang untuk mendesak DPR RI agar menghentikan proses pengesahan RUU KUHP yang berpotensi menutup ruang demokrasi.
5. Menuntut DPRD Kota Malang agar mendesak Presiden untuk menerbitkan Perppu pembatalan UU KPK.
6. Mendesak DPRD Kota Malang agar mendukung Judicial Review untuk membatalkan UU KPK.
7. Berikan jaminan kebebasan berkumpul, berserikat dan berorganisasi bagi rakyat.
8. Usut tuntas dan adili pelanggar HAM berat.
9. Berikan jaminan kesehatan bagi rakyat.

Apa Reaksi Anda?

Komentar