Peristiwa

Gerbang DPRD Banyuwangi Digoyang Massa, Ini Tuntutannya

Banyuwangi (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dari berbagai organisasi dan petani memperingati Hari Tani Nasional dengan menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Banyuwangi. Mereka mendesak agar eksekutif dan legislatif segera menyelesaikan berbagai konflik agraria yang terjadi di Bumi Blambangan.

Saat tiba di gedung wakil rakyat, mereka berniat masuk untuk perwakilan DPRD. Tapi, dihalangi oleh pihak keamanan dari Polres Banyuwangi dan Satpol PP. Sempat terjadi aksi saling dorong, bahkan gerbang sisi depan DPRD itu digoyang nyaris roboh. Situasi ini membuat pimpinan Polisi Banyuwangi AKBP Taufik Herdiansyah Zeinardi turun lapangan meredam amuk massa.

Beberapa terjadi negosiasi agar mahasiswa dan petani bisa masuk. Tapi, keinginan itu nampaknya bertepuk sebelah tangan. Orasi mereka semakin menjadi, bahkan mengancam akan menduduki depan kantor hingga 24 jam.

Lalu, apa sebenarnya tuntutan para mahasiswa dan petani hingga membuat mereka turun aksi? Presiden BEM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Banyuwangi, Rifqi Nuril Huda mengatakan, sampai detik ini masih banyak konflik agraria di Banyuwangi yang belum diselesaikan oleh pemerintah daerah.

“Banyak persoalan agraria yang belum terselesaikan, sehingga petani tidak mendapatkan hak-haknya,” terangnya, Selasa (24/9/2019).

Mereka membawa 10 tuntutan yang dilayangkan ke pemerintah daerah. Salah satunya mendesak pemkab membentuk gugus tugas untuk penyelesaian konflik agraria. “Sesuai dengan Perpres Nomor 86 Tahun 2018. Karena banyak lahan yang semestinya digarap petani, diambil alih oleh perhutani dan perusahaan swasta,” katanya.

Selain itu, kata Rifqi, pihaknya juga mendesak agar ada nota kesepakatan antara Pemkab dan DPRD bersama rakyat untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang terbengkalai.

“Kami ingin ada nota kesepakatan antara Bupati, DPRD dan rakyat untuk fokus menyelesaikan sengketa agraria. Mahasiswa dan petani dilibatkan dalam Gugus Tugas sebagaimana amanat Perpres 86,” tegas Mahasiswa Fakultas Hukum Untag Banyuwangi tersebut.

Sementara itu, Achmad Badri salah satu perwakilan petani mendesak bupati dan DPRD melepaskan ribuan hektar lahan yang berada di Desa Pakel, Kecamatan Licin. Dia menuding PT Perkebunan Bumisari dan Perhutani telah merampas lahan yang dibuka oleh leluhur masyarakat setempat.

“Rakyat tidak boleh menggarap lahan di sana. Padahal itu nenek moyang kita yang membuka lahan pada Tahun 1929. Ada sekitar 4 ribu bahu luasnya. Untuk itu kita minta Bupati dan DPR melepas lahan tersebut untuk rakyat,” ujarnya.

Menurut Badri, pemerintah daerah sebenarnya sudah melepas 305 hektar lahan untuk diberikan ke masyarakat Desa Pakel. Namun pihaknya menuntut agar seluruh lahan tersebut diberikan kepada rakyat. “Kita minta sisanya juga diberikan kepada rakyat,” pungkasnya.

Para demonstran juga membentangkan spanduk protes berisi penolakan atas program Banyuwangi Industrial Estate Wongsorejo (BIEW). Karena dinilai hanya akan merusak lahan pertanian produktif di Kecamatan Wongsorejo.

Demonstran juga meminta pihak eksekutif dan legislatif Bumi Blambangan untuk membatalkan hak pakai atas lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Wongsorejo. Selanjutnya dikembalikan sesuai hak petani setempat.

Selain mengangkat benang kusut kasus agraria, demo Hari Tani Nasional di Banyuwangi, juga diwarnai penolakan atas RUU KUHP, RUU Pertanahan dan UU KPK yang baru saja disahkan. [rin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar