Peristiwa

Emak-emak Hadang Eksekusi 7 Bidang Tanah di Mojokerto

Eksekusi enam bidang tanah di Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto

Mojokerto (beritajatim.com) – Eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto mendapatkan penghadangan dan protes dari pihak termohon eksekusi, Samin bin Mursam dkk. Ini menyusul eksekusi terhadap tujuh bidang tanah di Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto tersebut dinilai salah obyek.

Ratusan personil dari Polres Mojokerto dikerahkan ke lokasi eksekusi. Tim juru sita PN Mojokerto langsung menuju obyek pertama dan kedua yang merupakan area persawahan. Pihak termohon eksekusi meminta tim juru sita untuk menunjukkan obyek sebelum membacakan eksekusi dan memasang patok.

Ini lantaran, pihak termohon eksekusi menilai putusan Nomor : 51/Pdt.G/2001/PN.Mkt salah obyek. Sementara kuasa pemohon eksekusi, Buana Suradi bin Setin yang hendak ke lokasi mendapatkan penghadangan warga, akibatnya proses eksekusi tidak bisa langsung dilakukan. Setelah mendapat pengawalan pihak kepolisian, akhirnya tim kuasa hukum termohon eksekusi bisa ke lokasi.

Tim juru sita PN Mojokerto langsung membacakan putusan PN Mojokerto sebelum memasang papan pemberitahuan jika tanah tersebut sudah dieksekusi. Setelah dua bidang area persawahan yang jaraknya berdekatan, lokasi ketiga juga berupa area persawahan yang terletak sebelah timur.

Usai memasang papan dan dilanjutkan dengan eksekusi tanah sebelah barat, alat berat yang masuk ke lokasi langsung dihadang warga dari pihak tergugat. Akhirnya, alat berat tersebut dikeluarkan dari jalan desa. Emak-emak, salah satu ahli waris berteriak histeris.

Namun tim kuasa hukum termohon eksekusi mencoba menenangkan emak-emak tersebut dan membawa menjauh dari lokasi. Proses eksekusi keempat pun dilakukan dengan membacakan putusan PN Mojokerto terlebih dahulu sebelum memasang papan pemberitahuan.

Papan pemberitahuan tersebut bertuliskan, “Tanah ini telah dieksekusi berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor :7/Eks.G/2019/PN.Mjk jo Nomor: 520/PDT.G/2004/PT.Sby jo Nomor : 51/Pdt.G/PN.Mjt tertanggal 17 Desember 2019′.

Meski mendapatkan protes hingga sempat ricuh, namun proses eksekusi tetap dilakukan pihak juru sita PN Mojokerto. Kabag Ops Polres Mojokerto, Kompol Harna yang memimpin pengamanan eksekusi meminta agar pihak termohon eksekusi mengajukan gugatan ke PN Mojokerto jika keberatan.

Empat bidang tanah yang dieksekusi tersebut yakni Persil 33 dengan luas 1.470 m2, Persil 39 dengan luas 2.659 m2, Persil 43 dengan luas 650 m2, Persil 44 dengan luas 570 m2, Persil 51 dengan luas 850 m2 dan Persil 53 dengan luas 2.030 m2.

Termohon eksekusi, Suroso Rois mengatakan, hasil fase 1968 ada 505 warga terdiri dari 346 warga angoran yang pemohon eksekusi ada di dalamnya. “159 asli orang gogol, pak Samin ada disitu tapi Suradi di 159 sudah tidak ada. Dibuktikan dengan sertifikat penjualan tanah yang ditandatangani Bupati Mojokerto tanggal 5 Februari 1972,” ungkapnya.

Sengketa tanah tersebut terjadi, masih kata mantan Kepala Desa (Kades) Sumber Girang ini, tahun 2001 ahli waris Suradi bin Setin mendatanginya menanyakan sertifikat. Pihak perangkat desa sudah memperingatkan karena di surat tanah tradisional berbentuk petok D status susah tidak punya tanah gogolan.

“Namun pihak ahli waris mengatakan punya bukti tapi tidak bisa menunjukkan bukti, semua tanah yang menjadi obyek eksekusi ini sudah bersertifikat. Kita sempat menang, tapi saat itu saya tidak bisa datang ke PN Mojokerto ditolak karena alasan tidak membawa bukti asli,” katanya.

Masih kata Suroso Rois, di PN Mojokerto ia justru diputus merubah status tanah dan di tahun 2004/2005 inkrah tanpa ada sidang. Menurutnya, eksekusi tersebut salah obyek karena yang dibuat sidang nomor 145 bukan nama Suradi, namun nama Lasmo bukan di Desa Sumber Girang.

“Batas yang dieksekusi ini produk 1972 atas nama Samin, 1973 atas nama Ponira menjadi tanah kering atas nama ahli waris. Kalau ini diminta jelas salah, tidak sesuai aturan. Semua salah, saya dituduh menghapus dan memindahkan nama Suradi bin Setin ke Samin bin Mursam,” ujarnya.

Suroso Rois menjelaskan, pihaknya akan tetap mempertahankan dan melawan karena PN Mojokerto salah obyek eksekusi. Menanggapi hal tersebut, juru sita PN Mojokerto, Sudi menjelaskan, ada tujuh bidang tanah yang dieksekusi, namun eksekusi hanya dilakukan di enam bidang yang kosong. Dua diantaranya bersertifikat dan mengajukan perlawanan.

“Ini ditangguhkan sambil menunggu putusan di PN tingkat pertama. Ini berawal dari sengketa tahun 2002 sudah diputus PN Mojokerto dan ada banding, 2005 diputus PT tapi ada pihak yang bermain agar putusan tidak sampai sehingga tahun 2019 baru diberi tahu atas isi putusan PT,” jelasnya.

Tahun 2019, Sudi menambahkan, para pihak dipanggil pengadilan namun tidak dihiraukan sehingga tanggal 4 September 2019 dilakukan eksekusi. Jika salah obyek, Sudi menegaskan, kemungkinan kecil karena sebelum dilaksanakan dilakukan pemeriksaan hakim di tahun 2002.

“Kami hanya melihat apa sesuai keadaan, sebagainya berdiri beberapa rumah. Terkait kepemilikan sertifikasi itu, kita tidak bisa menilai sah tidaknya. Namun sejak perkara ini terjadi, itu terjadi pengalihan oleh para pihak khususnya yang berperkara dalam kasus ini yakni para termohon eksekusi,” lanjutnya.

Menurutnya, yang mengalihkan status tanah tersebut adalah oknum dari kelurahan karena tanpa dikeluarkan sporadik tidak mungkin muncul sertifikat. Menurutnya, cara perolehan tidak benar karena membeli dari obyek yang bersengketa. Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak mungkin memblokir jika tidak kabur.

“Itu nanti ada tindakan lebih lanjut, pemohon bisa menggunakan Pasal 289 kalau dia mendirikan bangunan si atas tanah orang lain. Bahkan bisa dibelikan cara belinya bagaimana, tahu sengketa dijual. Artinya ada oknum perangkat dibaliknya,” tegasnya. [tin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar