Peristiwa

Ekskavasi Situs Kumitir di Mojokerto Dilanjutkan Tahun Depan

Direktur PCBP, Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud, Fitra Arda Ambas didampingi Wabup Mojokerto, Pungkasiadi meninjau Situs Kumitir. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan akan melanjutkan ekskavasi Situs Kumitir di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto tahun 2020.

Kepastian ini disampaikan Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (PCBP), Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud, Fitra Arda Ambas saat meninjau Situs Kumitir berupa batu yang diperkiraan seluas 400 m x 400 m, Jumat (8/11/2019) kemarin bersama Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, Pungkasiadi.

“Tahap awal ini kita masih melanjutkan ekskavasi penyelamatan. Artinya kita mencari batas-bata mana untuk luasan temuan ini. Ini kan masih sisi timur, nanti barat uatanya kita cari sehingga kita akan mengambil kebijakan. Ekskavasi ini sangat penting dilakukan guna mengungkap peninggalan apa yang ada di Situs Kumitir tersebut,” ungkapnya.

Termasuk mengungkap nilai-nilai budaya peninggalan Majapahit. Karena, lanjut Fitra, Majapahit merupakan kepentingan nasional bahkan internasional. Dari hasil observasi sementara hasil ekskavasi awal, diprediksi luasan situs berbentuk talud atau dinding penahan tanah tersebut memiliki luas sekitar 400 meter per segi.

“Ke depan, ini akan menjadi prioiritas kita untuk ditindaklanjuti sampai kita menemukan struktur lain. Saya yakin di tengah-tengah ini ada sesuatu tapi ini butuh penelitian. Kita tidak bisa menginterpretasikan begitu saja, harus berdasarkan data. Kita juga harus mengecek luasan tanah itu milik siapa, untuk tindak lanjut berikutnya,” katanya.

Fitra menjelaskan, luasan lahan yang bakal diekskavasi sekitar 16 hektar sehingga pihaknya meminta Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur untuk melakukan pendataan. Misal, lanjut Fitra, terkait pembebasan lahan. Ini lantaran lokasi Situs Kumitir ada di lahan warga yang disewa untuk pembuatan baru bata merah.

“Misalnya ada perlu pembebasan atau masyarakat bisa tetap bekerja disitu dengan beberapa aturan-aturan. Ini tentunya berdasarkan kajian berapa jauh yang intinya akan kita bebaskan, penyangganya atau pendukungnya yang diperlukan untuk pengembangan situs ini,” jelasnya.

Pemerintah berharap keberadaan Situs Kumitir bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar sehingga tidak hanya dilestarikan dengan cara dilindungi, melainkan bisa dikembangkan untuk kepentingan pariwisata. Harapannya, lanjut Fitra, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ini (pengembangan) tidak bisa dilakukan dengan waktu yang begitu cepat. Menurut saya, kedepan akan kita libatkan berbagai (kajian) ilmu. Karena ini sifatnya ada temuan dan kita itu penganggarannya sangat terbatas. Saya tidak bisa menyebutkan anggaran, karena itu tergabung dalam Komite penanganan kasus se-Indonesia, jadi tidak dipilah-pilah,” tegasnya. [tin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar