Peristiwa

Bupati Ipong Lantik 117 Kepala Desa Hasil Pilkades Serentak di Ponorogo

Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni bersama salah satu Kades yang dilantik

Ponorogo (beritajatim.com) – Sebanyak 117  kepala desa, hasil pilkades serentak pada 20 Mei 2019 lalu resmi dilantik hari ini di Pendopo Kabupaten Ponorogo.

Mereka akan menjabat sebagai kepala desa hingga 6 tahun mendatang. Pelantikan kades terpilih ini sedianya akan dilakukan sebanyak 2 kali. Dan pelantikan 117 orang ini merupakan pelantikan bagian pertama.

“Sisanya nanti pada pelantikan gelombang kedua, insyallah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2019,” kata Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni usai pelantikan, Jumat (14/6/2019).

Ipong mengungkapkan dalam pelaksanaan pilkades serentak yang diselenggarakan pada bulan lalu itu secara umum sudah baik. Namun, kata ia  masih ada perbaikan-perbaikan dari segi peraturan bupati (perbup). Sebagai bukti, pada penyelenggaraan pilkades yang lalu, pihaknya mengubah sampai 3 kali aturannya supaya penyelenggaraan nyalancar.

”Jadi ada beberapa fakta yang ada dilapangan yang belum terakomodir dalam peraturan tersebut,” katanya.

Ipong memberikan contoh ada 2 calon yang akan ikut pilkades, namun entah itu karena faktor politik atau apa, salah satu cakades itu tiba-tiba mengundurkan diri selang setengah jam sebelum penetapan. Kejadian seperti itulah yang membuat penyelenggaraan pilkades gagal.

”Nah kejadian seperti itu sudah kita perbaiki diperaturannya, jangan sampai itu terjadi untuk dikemudian hari,” kata Ipong.

Perbaikan peraturan bupati  untuk penyelenggaraan pilkades nantinya juga bisa mengakomodir semua kemungkinan yang ada. Termasuk masalah penyelesaian sengketanya juga. Sepertu permasalahan yang dialami Desa Pager saat ini. Dalam peraturan, syarat untuk bisa dilakukan pemilihan suara ulang (PSU) kalau ada cacat prosedur.

Ipong mengambil contoh kelebihan kertas suara. Jadi jumlah pemilih yang diabsen berjumlah 100 pemilih, dan kertas suaranya ada 104, maka yang seperti ini memang harus diulang. Tapi surat suara kurang dari jumlah pemilih, seperti kasus Desa Pager ini diperaturan belum diatur.

”Jadi evaluasinya secara umum berjalan baik. Namun juga ada perbaikan dalam peraturan nnya,” pungkasnya. (end/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar