Peristiwa

Amin Pimpin PWI Bangkalan, Ra Latif: Berita Merujuk Data Akurat

Bangkalan (beritajatim.com)–Kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bangkalan Madura periode 2019-2022 terbentuk. M Amin, wartawan Harian Duta Masyarakat, terpilih secara aklamasi sebagai ketua PWI setempat.

Untuk jabatan Sekretaris PWI Bangkalan dipercayakan kepada Ahmad Faisol, yang akrab dipanggil Edo, wartawan Harian Surya. Pemilihan ketua dilanjutkan dengan pelantikan pengurus PWI Bangkalan berlangsung di Gedung Sujaki pemkab setempat, Sabtu (3/8/2019).

Saat pelantikan, sejumlah pejabat penting Pemkab dan Forkopimda Bangkalan hadir. Di antaranya Bupati Ra Abdul Latif Amin Imron, Ketua DPRD Imron Rosyadi, Wakil Bupati Moh Mohni, Plt Sekretaris Daerah Setijabudi, dan sejumlah unsur perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bangkalan.

Ra Latif berharap keberadaan media massa mampu memberikan saran dan kritik konstruktif terhadap Pemkab Bangkalan. Tak sekadar menyampaikan kritik, yang terpenting adalah menyampaikan alternatif solusi untuk memecahkan problem riil yang terjadi di masyarakat Bangkalan.

“Tentunya kritik harus didasarkan pada data dan fakta yang akurat,” ingat Ra Latif.

“Media massa mampu menjalankan fungsi kemitraan dan fungsi kontrol sosial. Sehingga tercipta good and clean government. Itu harapan kita semua, sehingga kesejahteraan masyarakat Bangkalan makin meningkat dari tahun ke tahun,” ungkapnya.

Ra Latif berharap, para insan pers yang tergabung dalam wadah PWI Bangkalan mampu menjalankan agenda-agenda penting yang mengacu terhadap program nasional. “Sinergitas pemerintah dengan pers penting bagi keberhasilan pembangunan di Bangkalan,” katanya.

Sementara itu, Ketua PWI Jatim Ainur Rohim mengungkapkan, PWI merupakan salah satu organisasi profesi wartawan yang tergabung dan telah terakreditasi Dewan Pers. “Saya punya keyakinan kuat bahwa kehadiran PWI Bangkalan bermanfaat. Karena organisasi ini dalam gerak dan langkahnya dipandu aturan internal maupun aturan yang telah digariskan Dewan Pers,” katanya.

Hal penting yang ditekankan Rohim adalah pemahaman publik terkait media sosial dan media pers. Menurutnya, dua jenis itu berbeda dalam banyak perspektif, seperti dalam hal legalitas, aturan hukum yang memayungi, pertanggungjawaban, sifat informasi yang dihasilkan, dan kompetensi SDM yang terlibat di dalamnya, dan lainnya.

“Pemahaman tentang perbedaan media sosial dengan media pers ini harus terus disosialisasikan, karena tak ada pengertian overlapping atas keduanya. Masalah ini terus kami sampaikan ke publik di berbagai forum,” tegas Ainur Rohim. [air/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar