Rabu, 19 Desember 2018
Dibutuhkan Wartawan untuk wilayah Nganjuk Syarat: 1.Pendidikan S1 (semua jurusan) 2. Usia Maksimal 28 Tahun 3. Memiliki SIM C 4. Punya Pengalaman Jurnalistik 5. Punya Pengalaman Organisasi Kirim Lamaran dan CV ke beritajatim@gmail.com

Inilah Aliran Duit Pungli KTP Kepala Dispenduk Jember

Selasa, 20 Nopember 2018 21:00:08 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Inilah Aliran Duit Pungli KTP Kepala Dispenduk Jember

Jember (beritajatim.com) - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Sri Wahyuniati menerima duit pungutan liar pengurusan KTP dan dokumen administrasi kependudukan. Namun untuk apa saja uang tersebut?

Eko Imam Wahyudi, pengacara dua tersangka kasus pungli, mengatakan uang pungli yang mengalir ke Sri Wahyuniati dari tersangka Abdul Kadar sekitar Rp 93 juta.
"Itu pun dana Rp 93 juta tidak untuk kepentingan pribadi," katanya.

Sri Wahyuniati tak menikmati aliran dana itu. "Uang tersebut dipakai untuk 'ngopeni' teman-teman (pegawai Dispendukcapil) yang lembur, untuk beli makan dia, untuk memotivasi dia, kadang 'disangoni' Rp 50 ribu. Kemudian ada permintaan lagi dari pihak lain, tapi bukan PNS. Oknumlah, yang nanti akan dibuka di persidangan," katanya.

Duit hasil pungli dari masyarakat tersebut juga mengalir ke salah satu pejabat. "Cuma jumlahnya tidak signifikan. Itu pun sementara ini tidak masuk dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan), karena jumlahnya tidak terlalu (besar) dan tidak jelas peruntukannya. Tiba-tiba (pejabat itu) disangoni Rp 1 juta, kemudian disangoni lagi Rp 1 juta," kata Imam.

Namun Imam akan meminta kepada dua kliennya uintuk buka-bukaan di pengadilan. "Akan dipertanyakan nanti di pengadilan, siapakah oknum pejabat ini. Perkara hakim menentukan lain, silakan. Tapi yang jelas kami mengimbau kepada tersangka agar buka-bukaan," katanya.

Saat ini, Kepolisian Resor Jember baru menetapkan Sri Wahyuniati dan Abdul Kadar, aktivis Relawan Noeb (No Eks Birokrasi), sebuah kelompok relawan yang menolak birokrat menjadi bupati saat Pemilihan Kepala Daerah Jember 2015, sebagai tersangka. Keduanya tertangkap tangan di kantor Dispendukcapil di Jalan Jawa, Rabu (31/10/2018) malam.

Dari penyelidikan awal, sementara terungkap bahwa aksi pungli tersebut sudah berjalan sejak Maret 2018. Jika warga ingin adminduk lekas kelar, ada biaya tambahan tak resmi: Rp 100 ribu untuk pengurusan KTP elektronik, Rp 100 ribu untuk pengurusan kartu keluarga (KK), Rp 100 ribu untuk akta kelahiran, dan Rp 25 ribu untuk pengurusan Kartu Identitas Anak.

"Rata-rata per hari (tersangka percaloan) mendapat Rp 1,5 juta hingga Rp 9 juta. Rata-rata satu minggu bisa memperoleh Rp 30-35 juta," kata Kepala Polres Jember Ajun Komisaris Besar Kusworo Wibowo. [wir/ted]

Tag : ott jember

Komentar

?>