Senin, 19 Nopember 2018

Dekan FH Unej: Pejabat Tak Boleh Punya KTP Ganda

Jum'at, 09 Nopember 2018 09:29:48 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Dekan FH Unej: Pejabat Tak Boleh Punya KTP Ganda
foto: ilustrasi

Jember (beritajatim.com) - Adanya temuan barang bukti dua lembar kartu tanda penduduk atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Sri Wahyuniati dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan polisi memicu pertanyaan di media sosial: bolehkan seorang pejabat memiliki KTP lebih dari satu lembar?

Bahkan belakangan kepada polisi, Wahyuniati juga mengaku mencetak KTP atas nama Bupati Faida lebih dari satu sebagai cadangan jika hilang. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nurul Ghufron mengatakan, aturan melarang kepemilikan KTP lebih dari satu.

KTP secara formal ada untuk memberi kepastian hukum jumlah penduduk Indonesia. "Maka untuk setiap penduduk hanya diterbitkan satu lembar," katanya menjawab pertanyaan wartawan.

Jika ada KTP ganda, lanjut Ghufron, jumlah warga negara tak akan diketahui pasti, begitu pula pemilik hak-hak kewarganegaraan. Ini biasa memunculkan potensi penyimpangan.

Ghufron membedakan antara KTP ganda dan KTP palsu yang keduanya sama-sama tidak diperkenankan secara hukum. "Jika identitasnya sama, Nomor Induk Kependudukan sama, tapi KTP dicetak lebih dari satu lembar itu disebut KTP ganda. Kalau saya punya dua KTp dengqn NIK beda, pasti ada pemalsuan di dalamnya. Kenapa? Karena tidak mungkin satu orang memiliki dua data berbeda. Kalau satu benar, maka yang satu adalah KTP palsu," katanya.

Ini berlaku untuk seluruh warga negara, termasuk pejabat. Jika memang KTP hilang dan harus ada pencetakan ulang, menurut Ghufron, harus ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian. "Ketika hilang, KTP cadangan diterbitkan langsung, maka itu tidak prosedural. Ada mal administrasi: diterbitkan tanpa memenuhi persyaratan dan prosedural sebagaimana mestinya," katanya.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 ayat (6) disebutkan bahwa Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Dalam pasal 97 disebutkan, Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25 juta. [wir/suf]

Tag : ott jember

Komentar

?>