Kamis, 18 Oktober 2018

Ribuan Massa di Kabupaten Malang Dukung KPK Sapu Bersih Koruptor

Rabu, 10 Oktober 2018 16:45:33 WIB
Reporter : Brama Yoga Kiswara
Ribuan Massa di Kabupaten Malang Dukung KPK Sapu Bersih Koruptor

Malang (beritajatim.com) - Di tengah aksi penggeledahan oleh KPK di sejumlah Kantor Dinas Kabupaten Malang, ribuan massa turun ke jalan, Rabu (10/10/2018) siang. Inilah Unjuk rasa dengan jumlah massa cukup banyak sepanjang tahun 2018 ini.

Pendemo yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Anti Korupsi (Gema PS Anti Korupsi), mendatangi kantor DPRD Kabupaten Malang di Jalan Panji, Kepanjen. Datang menumpang belasan truk, ribuan pendemo memarkir kendaraan mereka di Stadion Kanjuruhan.

Selanjutnya, ribuan massa itu berjalan kaki menuju Kantor DPRD setempat.  Mereka mendukung lembaga antirasuah KPK membersihkan koruptor di Malang Raya, terutama mengusut mafia hutan di wilayahnya.

"Kami mendorong KPK untuk memantau, mengawasi, menyelidikan, menyidikan serta menindak mafia hutan yang disinyalir mengksploitasi hutan secara illegal," ungkap Mohammad Trijanto SH, koordinator umum Gema PS Anti Korupsi Jawa Timur, Rabu (10/10/2018) siang.

Menurutnya, massa yang turun jalan adalah masyarakat pesisir Pantai Malang Selatan, mulai dari Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan sampai Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo.

Selama jalan kaki, massa terus berorasi. Mereka juga membawa beberapa poster dan spanduk. Diantaranya bertuliskan, selamat datang KPK ayo bersihkan Malang Raya dari bahaya latin korupsi. Petani anti korupsi Malang Raya mendesak KPK membongkar segala dugaan korupsi di Perum Perhutani.

Trijanto mengatakan, masyarakat menduga ada eksploitasi lahan hutan secara illegal, yakni tambang dan tambak udang untuk keuntungan sendiri. Karena setelah dicek dokumen perizinan penggunaan lahan hutan, tidak ada izinnya. Termsuk ketika dicek di peta planologi, juga tidak ada pengalihan pemanfataan, sehingga patut diduga hutan lindung disalahgunakan.

Dengan begitu, maka diindikasi ada upaya menggagalkan semangat sosial yang merupakan bagian dari Nawacita Presiden RI, Joko Widodo. Dimana dalam Nawacita menempatkan masyarakat sekitar hutan sebagai subyek utama dalam konteks menyuburkan hutan kembali.

"Saat ini ada 2,4 juta hektar hutan di tanah Jawa yang dikelola Perusahaan Umum (Perum) Perhutani. Dan separuh dari luasan lahan itu dalam kondisi tidak terawat dan gundul," ujarnya.

Hutan gundul dan tidak terawat itulah, lanjutnya yang menjadi subyek untuk dimanfaatkan masyarakat pesisir sebagai perhutanan sosial. Di Malang ada sekitar 12 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang beranggotakan lebih dari 25 ribu orang.

Mereka yang mengelola ini, sudah mendapatkan surat keputusan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani, dan Peraturan Menteri Nomor P. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Sementara itu, dalam aksi massa Gema PS Anti Korupsi kemarin ditemui oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko beserta beberapa anggota dewan dan Administrator KPH Malang, Errik Alberto di ruang Fraksi PDI Perjuangan.

Budi Kriswiyanto, anggota DPRD Kabupaten Malang,  mengatakan bahwa peraturan atau keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah keputusan yang harus dilaksanakan. Terlebih dalam surat keputusan itu, luasan lahan dan peta sudah sangat jelas.

"Dalam surat sebenarnya tahapan sudah jelas, tinggal pemasangan batas. Kalau surat keputusan Menteri itu dilaksanakan, kemungkinan tidak akan ada benturan lagi di bawah. Dewan hanya minta ADM KPH Malang untuk melaksanakan putusan itu," tegas Budi Kriswiyanto.

"Surat keputusan atau peraturan itu sebenarnya sudah bagus. Karena peraturan itu dibuat supaya tidak ada KKN," sambung Hari Sasongko, Ketua DPRD Kabupaten Malang.

Administrator KPH Malang, Errik Alberto mengaku, akan patuh pada aturan dan menjalankan keputusan Menteri. "Kami akan patuh pada aturan, karena kami juga tidak ingin ada konflik dan menghindarinya," pungkasnya. (yog/kun)

Tag : korupsi malang

Komentar

?>