Minggu, 19 Agustus 2018

RUU Pemberantasan Terorisme Dinilai Masih Simpan Sejumlah Persoalan

Jum'at, 25 Mei 2018 12:04:09 WIB
Reporter : Hendra Brata
RUU Pemberantasan Terorisme Dinilai Masih Simpan Sejumlah Persoalan


Jakarta (beritajatim.com) - Setelah mendapatkan berbagai tekanan, khususnya pasca-terjadinya serangkaian aksi teror sepanjang Mei 2018, DPR dan pemerintah akhirnya bersepakat untuk mengesahkan RUU Perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mengakui, ada sejumlah kemajuan dalam materi yang akhirnya disepakati, misalnya terkait dengan penghapusan usulan sanksi pencabutan kewarganegaraan, serta peluang incommunicado detention (pasal Guantanamo) dengan alasan pencegahan aksi teror.

Namun demikian, kata Wahyudi, meski perdebatan telah berlangsung cukup panjang, masih terdapat sejumlah persoalan krusial dalam RUU tersebut, yang berpotensi memunculkan pertentangan dengan perlindungan kebebasan sipil, khususnya terkait dengan definisi terorisme.

Terutama kaitannya dengan definisi, pembentuk undang-undang bersepakat untuk menambahkan unsur motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan.
Selain unsur kekerasan dan ancaman kekerasan yang menciptakan suasana teror dan rasa takut yang meluas.

''Kendati terorisme memiliki keterkaitan erat dengan politik dan ideologi, termasuk keagamaan, namun perumusan unsur sebagaimana disepakati, menurut ELSAM sangat berpotensi multi-tafsir dan karet dalam pelaksanaannya, sehingga berpeluang menciptakan ketidakpastian hukum,'' ujar Wahyudi dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (25/5/2018).

Dia berpendapat, rumusan tersebut memunculkan ambiguitas dengan rumusan pasal-pasal kejahatan terhadap negara, sebagaimana diatur oleh KUHP, apalagi dengan tambahan frasa “gangguan keamanan”.

Dari sedikitnya 109 definisi tentang terorisme, lanjut Wahyudi, hampir semua ahli bersepakat bahwa unsur-unsur definisi terorisme setidaknya terdiri dari: adanya kekerasan, sebuah kegiatan yang tidak melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak akan didefinisikan sebagai terorisme (misalnya protes non-kekerasan, pemogokan, demonstrasi damai, pembangkangan pajak, dll); tujuannya adalah untuk mencapai tujuan politik, misalnya tujuan ideologis atau agama; terorisme harus dibedakan dengan kekerasan politik seperti perang gerilya atau pemberontakan sipil.

Artinya, dalam konteks terorisme, politik, ideologi atau pun agama tidak lah semata-mata ditempatkan sebagai motif, tetapi sebagai tujuan.

''Perbedaan itulah yang membedakan dengan gerakan atau perjuangan pembebasan nasional yang jelas motifnya adalah politik,'' ujar Wahyudi.

Dia menambahkan, permasalahan lain dalam rumusan akhir RUU ini adalah kegagalan RUU ini untuk mengakomodasi dan mengatur ketentuan mengenai prinsip keadaan normal dan keadaan tertentu (darurat), yang akan menjadi penentu pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme, berubahnya gradasi ancaman.

ELSAM berpendapat bahwa militer baru dapat dilibatkan dalam operasi pemberantasan terorisme hanya terbatas pada situasi tertentu.

Yakni ketika kepolisian dinilai tidak mampu lagi mengendalikan situasi.
Sayangnya, menurut Wahyudi, RUU ini tidak mengatur mengenai perubahan gradasi ancaman keamanan, justru terkesan hendak melibatkan militer secara terus-menerus dalam pemberantasan terorisme.

''Rumusan ini tentu problematis, karena berpeluang berseberangan dengan ketentuan Pasal 30 UUD 1945, yang secara tegas telah mengatur pembagian peran, tugas dan fungsi antara TNI dan Polri,'' ujarnya.

Direktur Eksekutif ELSAM Wahyu Wagiman melanjutkan, dalam konteks pelibatan militer yang selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Presiden, harus dipastikan materinya tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU TNI, dimana pelibatan militer harus dilakukan melalui keputusan politik negara.

Sebab, undang-undang ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara penegakan hukum dalam mengatasi terorisme, sehingga yang perlu diatur di dalamnya adalah institusi-institusi terkait dengan penegakan hukum dan yang mendukungnya.

Perpres harus secara detail mengatur rule of engagement (RoE) pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme dalam konteks military aid to civil power(MACP).

''Merespon kesepakatan ini pula, ELSAM memandang seharusnya DPR maupaun pemerintah segera mengajukan inisiatif pembahasan RUU Perbantuan Militer, serta revisi terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, guna menjamin akuntabilitas pelibatan militer dalam konteks kontrol demokrasi sipil,'' kata Wagiman.

Lebih lanjut, dia menekankan, hal lain yang harus diperhatikan dan dipahami bersama, bahwa pengesahan RUU ini bukanlah akhir atau obat bagi keseluruhan persoalan ancaman terorisme di Indonesia.

Koordinasi kelembagaan yang kuat, serta pelibatan semua aktor dan elemen masyarakat menjadi kunci utama untuk mengikis faktor penarik dan pendorong dari terorisme. Pelanggaran dan ketidakselarasan (un-compliance) aturan serta praktik dalam pemberantasan terorisme dengan hak asasi manusia, hanya akan menambah faktor pendorong membesarnya aksi terorisme.

''Oleh karenanya negara harus memastikan keseimbangan antara kebutuhan keamanan nasional melalui pemberantasan terorisme dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia,'' tegas Wagiman. (hen/ted])

Tag : teroris

Komentar

?>