Selasa, 11 Desember 2018
Dibutuhkan Wartawan untuk wilayah Nganjuk Syarat: 1.Pendidikan S1 (semua jurusan) 2. Usia Maksimal 28 Tahun 3. Memiliki SIM C 4. Punya Pengalaman Jurnalistik 5. Punya Pengalaman Organisasi Kirim Lamaran dan CV ke beritajatim@gmail.com

Program Nasional Perhutanan Sosial di Kediri

Petani Lereng Gunung Kelud Minta Kelola Hutan Jangka 35 Tahun

Rabu, 03 Januari 2018 15:07:36 WIB
Reporter : Nanang Masyhari
Petani Lereng Gunung Kelud Minta Kelola Hutan Jangka 35 Tahun

Kediri (beritajatim.com) -- Para petani dari Lereng Gunung Kelud, Kabupaten Kediri yang tergabung dalam beberapa Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) akan mengajukan kerjasama kemitraan pengelolaan sumber daya hutan dalam jangka waktu panjang 35 tahun ini. 

Mereka berusaha mengakses program Nasional Perhutanan Sosial ke Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan(KPH) Kediri.

"Adanya program Perhutanan Sosial (PS) dengan LHK, rencana LMDH Budidaya, LMDH Adil Sejahtera, LMDH Wana Sejahtera akan mengajukan program pengakuan perlindungan nota kesepakatan kerjasama dengan Perhutani," kata Ketua LMDH Budidaya Satak, Eko Cahyono, Rabu (3/1/2018). 

Melalui program PS, kata Eko, petani mendapatkan perlindungan yang pasti dalam mengelola hutan. Pengelolaan hutan yang transparan dan terlindungi dari sektor hukum. 

"Target kita bulan Januari 2018 sudah harus Kulin KK. Karena program Nasional, harus dilakukan untuk meningkatkan peran serta warga sekitar hutan dan kesehahteraan mereka yang menjadi anggota LMDH masing-masing, di setiap desa," imbuhnya.

Program PS ini hampir sama dengan program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang selama ini berjalan. Ialah sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder). 

Perbedaan dari kedua program ini terletak pada jangka waktu kerjasama antara petani dan Perhutani. Pada program PHBM, waktu kerjasama hanya lima tahunan, sedangkan di program PS jauh lebih panjang hingga 35 tahun. Selain itu, dalam pelaksanaanya, 100 persen dilakukan oleh masyarakat atau petani, mulai dari masa tanam hingga panen.

"Kalau PHBM kerjasama antara LMDH dengan Perhutani saja. Tetapi di program Perhutanan Sosial, negara hadir untuk masyarakat. Status kerjasamanya lebih kuat. Di PHBM, peranan lebih didominasi oleh perhutani, tetapi di PS ini 100 persen dilakukan oleh petani," terusnya.

Perbedaan lainnya, kata Eko, pada kerjasama PHMB, lahan yang didapat petani sangat luas, karena tidak ada batasan maksimal. Namun sharing pendapatannya lebih kecil yaitu, 25 persen untuk petani dan 75 persen untuk perhutani. Sedangkan di program PS, lahan yang didapat petani lebih sedikit dengan ukuran paling sempit 25 X 100 meter dan maksimal 2 hektar dengan sharing pendapatan 30 persen untuk petani, dan 70 persen ke perhutani.

Apabila pengajuan kerjasama PS ini nantinya sudah berhasil, kata Eko, para petani sudah memiliki berbagai macam program. Selain aktivitas budidaya tanaman pertanian, baik maupun holtikulturan juga pengembangan wana wisata. Ada dua rencana pengembangan program pembukaan pariwisata baru yaitu, Hutan Bambu di Desa Satak dan Hutan Simpenan. 

"Konsep wana wisata Hutan Bambu kita buat seperti Kampung Tempo Dulu. Kebetulan lokasinya berada di bawah aliran sungai, sehingga untuk mehan erosi kita tanami pohon bambu yang kita kerjasamakan dengan perusahaan rokok PT. Gudang Garam Tbk Kediri. Kemudian kita buat suasana alam wisata layaknya di Wonosalam, Jombang dan di Kabupaten Tulungagung, yang mengandalkan alamnya," jelasnya.

Sementara itu, Hutan Simpenan akan mengeksplorasi kenampakan alam yang masih seperti hutan belantara, dan keberadaan kera-kera hutan yang jinak. "Sebenarnya kalau Hutan Simpenan sudah dikelola, tetapi kurang maksimal. Melalui program PS itu nantinya, akan kita kembangkan lebih maju lagi," janjinya.

Sayangnya, program Nasional PS ini sendiri kurang mendapatkan perhatian khusus dari Perum Perhutani KPH Kediri. Sosialisasi dari program ini relatif sangat minim, sehingga banyak petani dari kelompok LMDH yang belum tahu. Padahal program ini sangat didorong oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pemerintah Indonesia menargetkan areal pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui program Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar. Adapun target Perhutanan Sosial tersebut merupakan komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019, dan sebagai upaya mendukung Nawacita yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

"Kami masih belum terlalu jelas mengenai program itu. Nanti, akan dijelaskan oleh pegawai yang membidanginya," kata Humas Perum Perhutani KPH Kediri, Arif Budianto di kantornya.

Perlu diketahui, Perum Perhutani KPH Kediri membawahi sekitar 100 LMDH, untuk paguyuban LMDH di sebelah utara, yaitu di wilayah Kecamatan Puncu, sekitar 19 LMDH. Kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan yang sudah terjalin selama ini dan masih berlangsung adalah PHBM. Tetapi petani berharap, dapat meningkat melalui program PS. (nng/ted)

Komentar

?>