Selasa, 21 Nopember 2017

Struktur Pondasi IGD RSUD Sidoarjo Langgar Hak Cipta?

Senin, 23 Oktober 2017 23:46:37 WIB
Reporter : M. Ismail
Struktur Pondasi IGD RSUD Sidoarjo Langgar Hak Cipta?

Sidoarjo (beritajatim.com) - Pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo diterpa isu tak sedap. Dalam kabar secara berantai itu disebutkan bahwa Bareskrim Mabes Polri akan melakukan olah TKP menyusul adanya laporan bahwa struktur pondasi bangunan tersebut melanggar hak cipta.

Namun demikian, pihak rumah sakit menampik tudingan tersebut. Bahkan pihak rumah sakit memastikan bahwa hingga saat ini belum ada surat resmi dari Bareskrim Mabes Polri. "Kabar itu tidak benar. Karena tidak pernah ada Barskrim Mabes Polri ke rumah sakit untuk olah TKP," ujar Humas RSUD Ahmad Zainuri, Senin (23/10/2017).

Permasalahan itu bermula dari pondasi yang digunakan pada gedung IGD, yakni menggunakan jaringan rusuk beton pasak vertikal. Bentuk jaringan siku cor berpijak di bumi yang mirip dengan konstruksi sarang aba-laba (KSLL) tersebut yang menjadikan PT Katama Suryabumi selaku pemegang hak paten pembuatan pondasi dengan sistem KSLL memberikan somasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Ketua PPK IGD RSUD Sidoarjo Herison membenarkan jika sebelumnya pihak PT Katama Suryabumi melayangkan somasi yang berisi tentang pelanggaran hak paten pada pekerjaan pondasi. Namun saat itu pihaknya sudah memberikan jawaban.

"Memang bentuk struktur kedua jenis pondasi tersebut hampir sama. Kedua sistem pondasi itu juga sama-sama punya hak cipta paten dan diakui kementerian," kata Herison yang didampingi Humas RSUD Ahmad Zainuri.

Herison menjelaskan, proses pembangunan IGD sudah sesuai dengan prosedur. Mulai dengan pemilihan konsultan perencana melalui lelang. Hasil dari perencana inilah yang kemudian diajukan kepada para rekanan melalui sistem lelang.

"Penggunaan sistem jaringan rusuk beton pasak vertikal sejak awal digunakan pada pembangunan ini. Dan ini sudah sesuai dengan perencanaan sebelum pelelangan," tandasnya.

Lebih jauh Herison menjelaskan, pihak RSUD Sidoarjo dalam hal ini hanya selaku pemakai jasa. Kalau ada permasalahan yang timbul seperti itu hanya merupakan persaingan bisnis. "Porsi kita di luar sengketa keduanya. Kita sudah menjalankan tahapan-tahapan lelang sesuai prosedur yang ada," imbuhnya.

Sementara itu Humas RSUD Ahmad Zainuri mengatakan, terkait adanya kabar Bareskrim Polri yang akan melakukan olah TKP di RSUD Sidoarjo melalui pesan berantai dirinya juga tidak tahu menahu. "Tadi pagi saya juga mendapatkan pesan tersebut dari wartawan. Saya juga kaget apa permasalahannya," kata Zainuri.

Sampai kini, kata Zainuri, pihaknya juga belum pernah menerima pemberitahuan resmi dari Bareskrim Mabes Polri tentang akan dilakukannya olah TKP di RSUD Sidoarjo. Walaupun pihak Bareskrim tidak datang, tapi ia berusaha menjelaskan permasalahan yang ditanyakan wartawan.

Rumor atau isu informasi yang beredar ke ponsel wartawan bertuliskan, Ijin melaporkan dan share:Senin (23/10/2017) siang pukul 12.00 WIB, rombongan dari Bareskrim Mabes Polri dipimpin AKBP Horas akan melakukan olah TKP di RSUD Sidoarjo terkait kasus dugaan penjiplakan dalam pembangunan RSUD Sidoarjo.

Sekedar diketahui, pembangunan gedung IGD RSUD Sidoarjo yang dikerjakan oleh 3 rekanan diantaranya PT Sarana Dwi Makmur, PT Gentayu Cakra Wibowo dan PT Adi Teknindo Perkasa KSO dengan nilai anggaran sebesar Rp 37.915.794.000 yang bersumber pada APBD/DAK Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017. [isa/suf]

Tag : proyek

Komentar

?>