Sabtu, 16 Desember 2017

Truk Penyuplai Elpiji Bersubsidi Sering Kena Tilang

Rabu, 20 September 2017 19:51:17 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Truk Penyuplai Elpiji Bersubsidi Sering Kena Tilang
foto: ilustrasi

Jember (beritajatim.com) - Pengusaha Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswanamigas) Kabupaten Jember mengeluhkan seringnya sejumlah truk pengangkut elpiji bersubsidi terkena tilang.

Ketua Bidang Minyak Tanah Hiswanamigas Jember M. Satib mengatakan, pemerintah daerah sedang gencar memasang rambu kelas jalan. "Saya mendukung penuh, karena dengan adanya kelas jalan ini, masa awet jalan lebih lama karena kendaraan yang lewat terbatasi. Cuma yang jadi persoalan adalah angkutan barang-barang bersubsidi, khususnya elpiji tiga kilogram," katanya, Rabu (20/9/2017).

Jika mengacu undang-undang lalu lintas, menurut Satib, ruas jalan kelas III dengan panjang delapan meter, lebar 2,5 meter. "Isi truk elpiji hanya 650 tabung. Ketika tabung berisi, maka 650 tabung beratnya 4,48 ton. Berarti masih di bawah maksimal (berat kendaraan yang bisa melewati jalan) kelas III," kata Satib.

Namun saat masuk ke jalan kelas III, truk pengangkut elpiji terkena tilang. Ternyata berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Jember hari ini diketahui, bahwa ada faktor lain yang menyebabkan kena tilang. "Ada rambu larangan ban double (roda ganda pada kendaraan truk pengangkut elpiji bersubsidi) masuk ke jalan kelas III," kata Satib.

Satib meminta adanya kebijakan pemerintah soal ini, karena yang diangkut adalah barang bersubsidi. "Tonasenya maksimal tetap bahkan cenderung turun ketika diturunkan di pangkalan," katanya.

"Saya berharap ada pengecualian bagi truk dengan ban double yang boleh masuk (ruas jalan kelas III). Ketika kami kena batasan ban double dan barang yang kami bawa adalah barang bersubsidi, tak ada satu pun pengusaha yang mau rugi. Awalnya satu truk berisi 650 tabung bisa lewat dan didistribusikan, tapi karena ada aturan rambu ban double tidak bisa masuk, pengusaha akhirnya memecah angkutan menjadi dua. Kami muat dengan pikap," kata Satib.

Dibutuhkan setidaknya tiga pikap untuk mengangkut gas elpiji yang semula bisa diangkut dengan satu unit truk. "Ongkos yang harus dikeluarkan bertambah. Apakah pengusaha mau merugi? Yang jelas pengusaha tidak akan mau. Kalau begitu, harga elpiji akan dinaikkan. Kalau harga di tingkat agen naik, maka serta-merta harga di pangkalan akan naik. Otomatis masyarakat bisa membeli di atas harga eceran tertinggi Rp 16 ribu lebih. Kalau sudah begini siapa mau disalahkan," kata Satib.

Satib tak ingin semua pihak saling tuding. "Kita duduk bersama dan cari solusi. Pengusaha jangan disalahkan. Akhirnya tadi disepakati akan ada kesepakatan antarlembaga yaitu DPRD, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Perhubungan, dan Satuan Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur, dan Bulog yang terdampak urusan raskin (beras untuk orang miskin)," katanya.

Jika ini tak segera diselesaikan, menurut Satib, akan menganggu distribusi elpiji bersubsidi. "Ketika sopir kena tilang, maka akan makan waktu pendistribusian. Kami masih menghadapi sidang-sidang. Tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak tak bertanggungjawab memanfaatkan situasi barang bersubsidi langka. kalau seperti ini ya akhirnya tidak baik bagi masyarakat. Ada yang bermain. Mumpung belum terjadi seperti itu, ya kita bertemu bareng. Insya Allah tadi sudah ada kesepahaman, khususnya menyangkut rambu-rambu ban double yang tak boleh masuk ke jalan kelas III," katanya. [wir/ted]

Tag : tilang jember

Komentar

?>