Rabu, 17 Oktober 2018

Mabes Polri Mendata Situs Abal-abal

Rabu, 29 Maret 2017 17:13:39 WIB
Reporter : Deni Ali Setiono
Mabes Polri Mendata Situs Abal-abal

Gresik (beritajatim.com) - Tim cyber Mabes Polri menyatakan situs hoax yang meresahkan masyarakat diberi label cap dan diblokir situsnya. Pernyataan itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Rikwanto saat menjadi pembicara Bincang Tokoh Nasional dan Deklarasi Masyarakat Anti Hoax yang diadakan PWI Gresik di Graha PT Petrokimia Gresik, Rabu (29/03/2017).

Menurut jenderal bintang satu kelahiran Medan itu, sampai saat ini timnya Cyber Mabes Polri terus melakukan verifikasi terhadap akun maupun situs online abal-abal. Verifikasi tersebut dalam rangka meminimalisir informasi hoax yang sifatnya mengadu domba, atau mem-provokasi masyarakat.

"Informasi yang sifatnya provokasi yang kami lakukan tidak hanya di jalur hukum dan pidana saja. Tetapi, hal ini kita adukan juga Kemeninfo untuk segera ditindaklanjuti dengan cara diberi label cap dan diblokir," tuturnya.

Rikwanto menambahkan, tahu lalu tim Cyber Mabes Polri telah memblokir 400 situs yang berisi informasi hoax. Tahun ini pihaknya belum mengkalkulasi ada berapa situs yang dianggap memberi informasi hoax.

"Tentunya masih ada situs hoax di tahun ini. Tapi, tim kami belum menjumlah berapa situs yang diblokir," tambahnya.

Masih menurut Rikwanto, untuk meminimalisir informasi hoax bukan hanya polisi saja yang terlibat. Tapi, semua pihak lapisan masyarakat. Intinya, masyarakat harus disadarkan mengenai berita hoax dan jangan mudah terpancing.

"Informasi hoax itu bisa merusaka pemikiran dan menciptakan kerusahan sara seperti terjadi di Indramayu, Jawa Barat, dan Sumatera," paparnya.

Sementara itu, Staf Ahli Kemeninfo yang juga Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr.Henri Subiakto menuturkan, terkait dengan situs hoax. Institusinya pernah mendata pada saat marak pilkada ada 300 kasus yang diadukan ke Kemeninfo.

"Biasanya pas pilkada situs hoax yang diadukan ke kami jumlahnya banyak. Namun, pasca pilkada jumlahnya menurun sendiri," ungkapnya.

Hendri Subiakto menjelaskan, situs yang dianggap tidak memberi informasi hoax. Ada beberapa tahapan, diantaranya harus berkomitmen pada kode etik jurnalistik, situsnya harus berbadan hukum dan UU RI, dan wartawan atau peliput berita harus turun ke lapangan.

"Kalau tidak sesuai dengan unsur yang kami sebutkan tadi, kami anggap situsnya hoax," tandasnya. [dny/but]

Tag : hoax

Komentar

?>