Senin, 10 Desember 2018
Dibutuhkan Wartawan untuk wilayah Nganjuk Syarat: 1.Pendidikan S1 (semua jurusan) 2. Usia Maksimal 28 Tahun 3. Memiliki SIM C 4. Punya Pengalaman Jurnalistik 5. Punya Pengalaman Organisasi Kirim Lamaran dan CV ke beritajatim@gmail.com

Forum GTT-PTT Boikot Kongres yang Digelar Pemkab Jember

Sabtu, 01 Desember 2018 16:23:59 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Forum GTT-PTT Boikot Kongres yang Digelar Pemkab Jember

Jember (beritajatim.com) - Puluhan orang perwakilan Forum Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) berkumpul di depan Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (1/12/2018). Mereka menolak kongres guru tidak tetap yang digelar di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Undangan untuk menghadiri kongres itu diterima melalui pesan WhatsApp. Mereka mendengar bahwa dalam kongres tersebut akan diberikan surat penugasan kepada sejumlah guru honorer. "Kami menolak surat penugasan (SP). Lebih baik SP diganti dengan SK (Surat Keputusan mengenai status GTT). Tuntutan kami adalah penerbitan SK, karena secara hukum lebih kuat," kata Amin Azhari, salah satu guru tidak tetap.

Para GTT berharap dengan SK itu juga Pemerintah Kabupaten Jember bisa mengalokasikan tambahan honor untuk kesejahteraan mereka dalam APBD dengan skema distribusi yang lebih adil. Selama ini, selain dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pemerintah pusat, ada tambahan honor dari Program Pendidikan Gratis (PPG) Pemkab Jember.

"Tapi ternyata honor tidak merata. GTT yang mendapat surat penugasan ada yang mendapat Rp 300 ribu, Rp 1 juta, bahkan ada yang mendapat SP tapi tidak mendapat gaji," kata Amin. GTT juga menolak skema pemberian honor berdasarkan masa kerja.

Tamsuri, perwakilan Forum GTT-PTT dari Kecamatan Gumukmas, mengimbau kepada semua GTT-PTT agar tak menerima surat penugasan yang diberikan saat kongres. "Tuntutan kami adalah pemberian SK dari bupati. Kalau surat penugasan ya percuma. Gaji yang kami terima enam bulan sekali. Itu pun pakai zona (masa pengabdian). Di kabupaten lain, GTT-PTT sudah mendapat SK bupati," katanya.

Dalam pertemuan di Pendapa Wahyawibawagraha beberapa hari sebelumnya, Bupati Faida mengatakan tak bisa menerbitkan SK karena berbenturan dengan aturan pemerintah pusat. Namun Samsuri mengingatkan, Peraturan Menteri Pendidikan memperbolehkan penerbitan SK bupati. "Begitu juga Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Kabupaten lain bisa, kenapa di Jember tidak bisa? Ada apa?" katanya.

Informasi yang diterima Beritajatim.com, kongres tersebut urung dilaksanakan. Kepala Dinas Pendidikan Jember Muhammad Ghozali saat dihubungi via ponsel tak menjelaskannya. "Saya sedang mengikuti pengarahan," katanya.

Kepala Bagian Humas dan Protokoler Bobby Arisandi mempersilakan Beritajatim.com menghubungi Asisten II Edi Budi Susilo. Namun Edi belum berhasil dikontak. [wir/suf]

Tag : gtt

Komentar

?>