Senin, 10 Desember 2018
Dibutuhkan Wartawan untuk wilayah Nganjuk Syarat: 1.Pendidikan S1 (semua jurusan) 2. Usia Maksimal 28 Tahun 3. Memiliki SIM C 4. Punya Pengalaman Jurnalistik 5. Punya Pengalaman Organisasi Kirim Lamaran dan CV ke beritajatim@gmail.com

Tujuh PTN Terpapar Radikalisme

Menristekdikti: Tak Akui NKRI, Silakan Keluar dari PNS Dosen!

Kamis, 22 Nopember 2018 15:09:32 WIB
Reporter : Rahardi Soekarno J.
Menristekdikti: Tak Akui NKRI, Silakan Keluar dari PNS Dosen!

Surabaya (beritajatim.com) - Menristekdikti Mohamad Nasir akhirnya buka suara terkait pernyataan Badan Intelijen Negara (BIN) yang mengumumkan adanya tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia terpapar paham radikalisme.

"Masalah perguruan tinggi yang terpapar paham radikalisme, saya sudah minta seluruh rektor di perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk melakukan profiling terhadap dosen dan mahasiswa. Sejak 2017 sudah dilakukan. Memang ditemukan ada beberapa mahasiswa dan dosen. Kita bimbing untuk dosen, kalau mereka memilih merongrong NKRI, ya silakan keluar dari PNS-nya," tegas Nasir kepada wartawan di Kantor Gubernur Jatim, Kamis (22/11/2018).

Sayangnya, Menristekdikti tidak berani mengungkap nama kampus dan di daerah mana saja yang banyak terpapar radikalisme. "Seluruh Indonesia ada, tidak hanya Jawa Timur. Kalau mereka bisa dibina dan mau kembali ke NKRI, ya kita bimbing," jelasnya.

Pihaknya juga telah mengesahkan Peraturan Menteri (Permenristekdikti) nomor 55 tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa.

Dengan adanya Permenristekdikti tersebut, kini Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) antara lain Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), hingga Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) diperbolehkan masuk kampus.

"Permen 55 itu dalam rangka bagaimana mahasiswa menjadi harmonis, baik di dalam maupun luar kampus dalam kegiatan ekstranya. Ini juga mewujudkan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, NKRI, UUD '45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Nantinya, di dalam kampus ada Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa. Anggotanya adalah mahasiswa itu sendiri," tuturnya.

Ada beberapa dosen yang sudah dibina Kemenristekdikti seperti di Semarang, Surabaya, Bandung dan Solo. Setelah dibina, mereka menyatakan ikrar dan menandatangani pakta integritas untuk kembali ke NKRI. "Mereka kan PNS yang digaji negara, masak merongrong NKRI. Kalau tidak mau dibina, silakan keluar dari PNS," tukasnya.

Sekadar diketahui, Juru Bicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto membenarkan adanya tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) yang terpapar radikalisme.

Wawan menuturkan, hasil pengembangan pada tahun 2018 tersebut juga mengungkapkan bahwa 39 persen mahasiswa di 15 provinsi menunjukkan ketertarikannya pada paham radikal.

"Terkait tujuh PTN yang terpapar radikalisme dan 39 persen mahasiswa di 15 provinsi tertarik dengan paham radikal, benar adanya," katanya saat ditemui di Restoran Sate Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/11/2018).

Ia menjelaskan, kadar ketertarikan mahasiswa terhadap paham radikalisme dikategorikan ke dalam tiga tingkat, yaitu rendah, sedang dan tinggi.

Namun, ia menuturkan, ketertarikan tersebut lebih kepada apa yang disebutnya sebagai empati. Meski begitu, pencegahan sejak dini diperlukan agar empati tersebut tidak berkembang menjadi partisipasi.

"Kadarnya ada yang rendah, sedang, dan tinggi, tapi lebih ke simpatisan. Tapi kalau dibiarkan kan nanti jadi empati lalu partisipasi. Maka, tahap awal ini bisa terdeteksi," terangnya.

Wawan menegaskan, informasi mengenai daftar PTN yang terpapar radikalisme tidak akan disebar kepada publik. Hal itu dilakukan demi mencegah hal negatif bagi universitas terkait. BIN hanya akan membagi informasi itu kepada rektor universitas terkait agar dapat mengambil tindakan pencegahan. (tok/ted)

Berita Terkait

    Komentar

    ?>