Kamis, 15 Nopember 2018

Seminar JKN dengan Dirut BPJS di FK Unair

Polemik BPJS Online Jadi Bahasan Utama

Jum'at, 09 Nopember 2018 18:08:12 WIB
Reporter : Dyah Ayu Setyorini
Polemik BPJS Online Jadi Bahasan Utama

Surabaya (beritajatim.com) - Penerapan fasilitas kesehatan dengan menggunakan BPJS online rupanya masih menuai polemik dan dirasa masih belum sepenuhnya lancar. Pasien dan beberapa rumah sakit berpotensi dirugikan.

Data yang diperoleh beritajatim.com dari Seminar Jaminan Kesehatan Nasional di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) dalam acara 105 Cahaya di Langit Surabaya, Dies Natalis FK Unair yang diselenggarakan Jumat (9/11/2018) ditemukan fakta bahwa jumlah kunjungan pasien rawat jalan menurun sampai 50 persen. Rujukan online BPJS membuat juga pasien merasa dirugikan. Sebab terjadi penurunan mutu dan pelayanan karena penolakan dari organisasi profesi dokter dan asosiasi rumah sakit.

Polemik-polemik BPJS tersebut dibahas di seminar yang juga sekaligus forum untuk mencari jalan keluar dan titik temu antara penyedia jasa kesehatan (RS dan Dokter), BPJS, dan Pasien. Kegiatan itu juga dihadiri oleh Direktur Utama BPJS, Prof. Dr. Fahmi Idris. dr., M. Kes., Ikatan Dokter Indonesia, Perwakilan dari Rumah Sakit dan dokter di Jawa Timur, serta mahasiswa dan dosen.

Dari sekian banyak polemik yang terjadi, Sistem Rujukan BPJS Online merupakan salah satu yang paling diperhatikan. Pasalnya rujukan BPJS berbasis Online ini mendapat banyak sekali keluhan dari masyarakat.

Rujukan Online menyebabkan rujukan terkunci pada RS kelas C dan Kelas D sehingga berakibat pada kasus-kasus tertentu yang cukup berat atau darurat tidak dapat langsung dirujuk ke RS Kelas B atau Kelas A, sehingga proses rujukan tidak sesuai dengan kebutuhan pasien.

Hal itu membuat terlalu banyak pasien yang menumpuk di RS kelas C dan Kelas D yang mengakibatkan pasien tidak mendapatkan kepastian waktu pelayanan oleh karena antrean poliklinik yang melebihi kapasitas RS. Penumpukan ini juga tidak bisa dioper ke RS Kelas B atau A karena kebijakan BPJS.

Masyarakat merasa dirugikan karena tidak dapat menggunakan haknya untuk mendapatkan pelayanan dari RS yang terdekat dari rumahnya. Juga tidak dapat mengakses secara langsung RS Daerah yang merupakan aset pemerintah daerah.

Selain itu rujukan online juga belum program nasional maupun global, seperti HIV dan TB. Terlebih lagi jika kebijakan BPJS yang saat ini terus dipakai maka akan diprediksi akan banyak RS Kelas B dan RS Khusus akan segera collapse / bangkrut.

Terkait banyaknya polemik dan kontra terhadap BPJS, Prof Fahmi Idris mengatakan bahwa Rujukan BPJS Online itu merupakan program uji coba dan akan segera di sempurnakan dan diperbaiki.

"Jadi itu kan uji coba. Kemarin uji cobanya kita hentikan untuk evaluasi nasional. Itu kita dengar semua masukan yang ada. Tidak semua hasil uji coba itu jelek banyak yang kemudian mendukung. Karena kita kan menata sistem. Selama ini rujukan itu kan tidak lewat digitalisasi karena itu tidak berjalan dengan baik. Jadi kita ingin memudahkan dan memastikan. Pasien lebih mudah memilih sarana pelayanan sehingga tidak mengantri panjang. Kita ingin distribusinya bagus itu memudahkan," paparnya.

Ia pun menambahkah bahwa dengan sistem tersebut masyarakat dapat memastikan jadwal rumah sakit dan dokter yang praktek dan lainnya. Dan juga ia telah mengevaluasi kinerja sistem tersebut dan memastikan untuk mendapatkan titik temu yang adil bagi semua pihak.

"Per 31 Oktober kemarin, fase uji coba Rujukan Online tersebut selesai dan sekarang memasuki fase evaluasi selama 1 bulan, nantinya akan ada evaluasi Nasional yang mana kita kumpulkan semua pihak terkait. Pada prinsipnya sistem rujukan ini sangat diperlukan selebihnya hanya memperbaiki masalah yang ada seobyektif mungkin," tambahnya

Setelah fase evaluasi ini, Prof Fahmi mengatakan akan ada fase uji coba kedua dengan sistem yang telah diperbaiki. Fase uji coba kedua ini pun nantinya masih akan menggunakan sistem rujukan online yang dijanjikan dengan sistem yang lebih baik dan tidak merugikan.

Sedangkan untuk perbaikan pastinya, Prof Fahmi masih belum bisa memberikan kepastian karena menurutnya fase uji coba kedua harus menunggu hasil dari fase evaluasi yang saat ini tengah berlangsung. [adg/but]

Komentar

?>