Kamis, 13 Desember 2018
Dibutuhkan Wartawan untuk wilayah Nganjuk Syarat: 1.Pendidikan S1 (semua jurusan) 2. Usia Maksimal 28 Tahun 3. Memiliki SIM C 4. Punya Pengalaman Jurnalistik 5. Punya Pengalaman Organisasi Kirim Lamaran dan CV ke beritajatim@gmail.com

Ancaman Kematian dari Model Estafet Rujukan BPJS Kesehatan

Rabu, 10 Oktober 2018 17:26:22 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Ancaman Kematian dari Model Estafet Rujukan BPJS Kesehatan

Jember (beritajatim.com) - Rujukan berjenjang yang ditetapkan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berpotensi menambah angka kematian di rumah sakit.

Hal ini dikemukakan Direktur Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi, Hendro Soelistijono, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (10/10/2018). Ia mengakui, bahwa belum bisa menurunkan tingkat kematian bersih (net death rate) dan tingkat kematian kasar (gross death rate).

Saat ini, rata-rata tingkat kematian kasar adalah 84 kematian per seribu pasien keluar rumah sakit. Jumlah kunjungan pasien di RSD dr. Soebandi dalam setahun adalah 24 ribu orang. Ini artinya, kematian di RSD dr. Soebandi mencapai kurang lebih 1.700 kejadian.

Gross death rate (GDR) adalah kematian dalam waktu kurang dari 48 jam. "Yang artinya banyak kasus kronis dan parah. Hal ini yang menyebabkan GDR di RSD dr. Soebandi sangat tinggi, antara 84-85 persen. GDR adalah angka kematian umum untuk setiap seribu penderita keluar," kata Hendro.

Hendro mengatakan, rumah sakit yang dipimpinnya mengampu enam kabupaten mulai dari Probolinggo hingga Banyuwangi. "Angka kematiannya bukan hanya (angka kematian) masyarakat Jember, tapi merupakan gambaran Jawa Timur bagian timur," katanya.

Penyebab kematian terbanyak adalah trauma kepala akibat kecelakaan di jalan raya. Pasien sempat ditangani dengan operasi, tapi akhirnya meninggal dunia. Kasus kematian berikutnya diakibatkan penyakit kronis metabolik dan infeksi.

Rumah Sakit dr. Soebandi adalah rumah sakit bertipe B yang menjadi rujukan di kawasan Jawa Timur bagian timur. "Yang datang ke tempat kami adalah (pasien) dalam fase-fase terminal. Apalagi ditambah dengan model sistem rujukan berjenjang BPJS, akan menambah permasalahan baru: tingginya angka kematian akibat estafet rujukan," kata Hendro.

"Harapan kami, kondisi-kondisi (pasien) terminal bisa langsung ke tipe B dengan fasilitas lebih lengkap. Tapi karena model BPJS, bisa kita pahami, mencari yang lebih murah," kata Hendro.

Menurut aturan BPJS, setiap pasien tidak boleh langsung ke RS dr. Soebandi, tapi harus ke rumah sakit tipe C lebih dulu. "Kecuali yang gawat darurat. Pengaruhnya, untuk kasus-kasus kronis yang butuh penanganan spesialistik, khusus, terpaksa estafet. Yang seharusnya responsnya bisa lebih cepat, terpaksa bertahap," kata Hendro.

Hendro mengatakan, puskesmas sebenarnya sangat memahami pasien yang harus dirujuk ke dr. Soebandi. "Problemnya, BPJS ketika merujuk, menggunakan sistem informasi BPJS. Jadi ketika nama RS dr. Soebandi tidak ada, maka otomatis tidak bisa dipilih. Yang bisa dipilih adalah rumah sakit terdekat," katanya.

"Terus, yang kami juga agak kerepotan adalah pasien yang sudah kami siapkan untuk dioperasi, sudah kami periksa awal lengkap, giliran dioperasi, ternyata tidak mendapat rujukan, karena dirujuk ke rumah sakit lain. Ini karena model rujukan BPJS seperti itu, sehingga mereka (pasien) terpaksa periksa ulang lagi dari awal. Padahal di tempat kami datanya sudah lengkap dan sudah siap untuk operasi," kata Hendro.
 
Para dokter RSD dr. Soebandi sendiri sudah berupaya menurunkan angka kematian itu. "Dengan penanganan 24 jam lebih cepat, kematian (dalam waktu) 48 jam bisa kita hindari," kata Hendro. [wir/ted]

Tag : bpjs

Komentar

?>