Jum'at, 19 Oktober 2018

Pemkot Surabaya: Kebijakan Anyar BPJS Kesehatan Merugikan

Selasa, 25 September 2018 17:37:30 WIB
Reporter : Ibnu F Wibowo
Pemkot Surabaya: Kebijakan Anyar BPJS Kesehatan Merugikan

Surabaya (beritajatim.com) - Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rahmanita turut mengkritik kebijakan kontroversial yang baru saja diberlakukan oleh BPJS Kesehatan.

Pasalnya, prosedur baru tersebut membebani masyarakat dan rumah sakit, dan Surabaya sudah merasakan dampak peraturan baru itu. “Bu Wali Kota sudah membuat surat ke Kemenkes dan Dirut BPJS yang isinya meminta peraturan itu ditinjau ulang,” kata Febria.

Febria menambahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupaya memberikan kemudahan pelayanan kesehatan bagi warganya.

Untuk mengurangi beban masyarakat, Pemkot menggunakan alternatif lain yakni cara manual. Meski imbasnya, anggaran yang dibutuhkan akan bertambah.  “Karena tak bisa diklaimkan ke BPJS, pemkot nanti akan intervensi,” tegasnya.

Senada dengan Pemkot Surabaya, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Korwil Kota Surabaya meminta agar peraturan yang baru diberlakukan itu dikaji ulang.
Peraturan yang diberlakukan ini dianggap menyalahi UU no 36 tahun 2018.

"Pada UU itu, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Setiap orang juga mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau," tegas Herminiati selaku Koordinator Persi Korwil Kota Surabaya, Selasa (25/9/2018).

Sebagai informasi, melalui Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan no 4 tahun 2018, BPJS saat ini mengatur jika rujukan berjenjang hanya berdasarkan kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Hal itu menjadikan pasien harus datang ke tipe rumah sakit tipe D terlebih dahulu untuk menerima pelayanan kesehatan.[ifw/ted]

Tag : bpjs

Komentar

?>