Sabtu, 20 Oktober 2018

Kolonel Ini Kritik Perjanjian BGS di Lingkungan TNI

Minggu, 16 September 2018 17:41:33 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Kolonel Ini Kritik Perjanjian BGS di Lingkungan TNI

Jember (beritajatim.com)--Perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) atau Build Operate Transfer (BOT) di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikritik Kol (Chk) I Made Kanthika.

"Dalam kasus perjanjian BGS di lingkungan TNI, ternyata belum terlaksana dengan tertib karena terdapat norma yang kabur dan menimbulkan multitafsir pada pengaturan bangunan yang hendak dibangun, pada kerangka perjanjian, serta ketidakpastian hukum," kata Kanthika, sebagaimana siaran pers yang dilansir Humas dan Protokoler Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (16/9/2018).

Kritik ini dituangkan dalam disertasi program doktoral Fakultas Hukum universitas tersebut. Wakil Direktur Hukum Angkatan Darat (Dirkumad) ini meneliti proses pelaksanaan perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) atau Build Operate Transfer (BOT) di kalangan TNI.

Proses itu antara lain pemanfaatan barang milik negara berupa tanah yang statusnya tidak dimanfaatkan (idle), dengan bekerjasama dengan pihak lain, seperti kalangan swasta untuk fungsi tertentu, termasuk fungsi bisnis. Pihak swasta menginvestasikan dana untuk membangun fasilitas tertentu dan memanfaatkannya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian.

Kanthika menyarankan, agar BGS di lingkungan TNI diatur secara khusus. Ia mengingatkan tugas dan fungsi TNI sebagai penjaga pertahanan dan kedaulatan negara dengan memperhatikan prinsip keamanan negara, kepentingan militer, pertahanan negara, prinsip kesatuan komando, serta prinsip ketertiban.

Perjanjian BGS di lingkungan TNI di semua tahapan mulai dari tahap pembangunan, tahap penggunaan, dan tahap penyerahan perlu dirumuskan pada masa mendatang.

Kanthika menyarankan agar Panglima TNI membentuk peraturan Panglima TNI, berupa buku pedoman tata cara pelaksanaan perjanjian BGS di lingkungan militer.

"Dengan demikian, satuan-satuan di bawah dapat memahami tata cara pelaksanaan pemanfaatan tanah aset negara dalam bentuk perjanjian BGS," katanya, saat sidang promosi doktor di Unej, Sabtu (15/9/2018) kemarin. [wir/air]

Tag : unej

Komentar

?>