Selasa, 23 Oktober 2018

Rektor Unair: Kebijakan untuk PTN BH Menghambat Kemajuan Pendidikan

Kamis, 13 September 2018 17:21:36 WIB
Reporter : Dyah Ayu Setyorini
Rektor Unair: Kebijakan untuk PTN BH Menghambat Kemajuan Pendidikan

Surabaya (beritajatim) - Komisi X DPR RI hari ini mengadakan kunjungan kerja ke Universitas Airlangga Surabaya (Unair).

Kunjungan ini membahas banyak hal seputar perkembangan pendidikan, terutama kendala-kendala yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi yang telah berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH), Kamis (13/9/2018).

Salah satu topik menarik yang diangkat dalam kunjungan ini adalah terkait kebijakan dan status PTN BH dalam perkembangan penelitian, keuangan dan perpajakan serta khususnya perkembangan Unair sebagai perwakilan PTN BH dalam mengejar World Class University.

Menurut Rektor Unair, Muhammad Nasih, fokus pembahasan dengan Komisi X DPR RI adalah mengindentifikasi cara untuk membuat PTN BH di Indonesia menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berkelas internasional sehingga dari kelembagaan dan lainnya akan diidentifikasi.

"Tadi kita diskusi terkait kelembagaan yang masih rancu, sebenarnya PTN BH ini apa? PTS ya ada PTN nya, PTN kok ada ya ada aset yang dialihkan. Jenis kelembagaan PTN BH ini harus ada pembenahan khusunya ketika dibream down ketingkat teknis yang tampaknya harus di perhatikan," Ujar Prof. Nasih.

Menurut Prof Nasih, teknis pelaksanaan di PTN BH ini masih sangat rancu, dikarenakan penerapan pajak keuangan disamakan dengan perusahaan atau instansi BUMN yang notabene merupakan instansi berprofit oriented, sehingga kebijakan tersebut dinilai oleh seluruh kampus PTN BH sangat menghambat gerak kemajuan dari institusi pendidikan itu sendiri.

"Perguruan Tinggi ini kan bukan merupakan institusi yang profit oriented seperti instansi BUMN atau perusahaan. Saat ini dalam hal pajak kami juga disamakan besarannya, sisa hasil usaha yang mengendap atau tidak dipakai juga dikenakan pajak yang tinggi sebesar 25 persen," ungkapnya.

Diketahui saat ini, pajak dari penghasilan dosen dikenakan sebanyak 10 persen yang artinya disamakan dengan pajak perorangan dan pajak perusahaan. Sedangkan untuk dana sisa hasil usaha yang tidak diinvestasikan dalam bentuk fisik selama 4 tahun atau lebih dikenakan pajak 25 persen.

"Padahal dana sisa hasil usaha di dunia pendidikan kan tidak hanya harus dialokasikan untuk investasi fisik berupa pembangunan gedung atau pengadaan fasilitas barang tetapi juga bisa dialokasikan dalam bentuk non fisik yakni dengan pemberian beasiswa pendidikan kepada dosen, atau investasi SDM. Namun sayangnya hal yang seperti itu tidak termasuk dalam investasi bebas pajak sehingga apapun investasi nya selain fisik akan tetap kena pajak. Tentunya hal ini sangat menghambat perkembangan untuk kearah World Class University." tambahnya. [adg/ted]

Komentar

?>