Sabtu, 20 Oktober 2018

Soal Zonasi Guru, Kemendikbud Diminta Libatkan Pemerintah Daerah

Kamis, 30 Agustus 2018 23:03:01 WIB
Reporter : Hendra Brata
Soal Zonasi Guru, Kemendikbud Diminta Libatkan Pemerintah Daerah

Jakarta (beritajatim.com) - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjelaskan rencana tentang memeratakan ketersediaan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia melalui sistem zonasi.

Menurutnya, kementerian yang dipimpin Muhadjir Effendy itu sebaiknya tidak terburu-buru dalam menerapkan sistem zonasi guru.

"Meminta Kemendikbud untuk memberikan penjelasan mengenai rencana penerapaan sistem zonasi terhadap guru PNS di seluruh wilayah Indonesia. Jangan terburu-buru menerapkan sistem tersebut sebelum memiliki data yang valid," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Legislator Golkar itu mengatakan, seyogianya Kemendikbud menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan survei tentang ketersediaan dan kebutuhan guru. Selanjutnya, hasil survei itu menjadi data pegangan untuk merumuskan kebijakan.

"Termasuk melakukan pemetaan mendalam dan dan memvalidasi jumlah guru di setiap daerah agar sistem kelak berjalan secara efektif saat diterapkan," kata Bamsoet, sapaan Bambang.

Lebih lanjut Bamsoet juga mendorong Kemendikbud melakukan evaluasi dan perbaikan atas sistem zonasi yang sudah diterapkan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) beberapa waktu lalu untuk dibandingkan dengan kebijakan tentang pemerataan guru. 

"Agar kelemahan yang terjadi pada sistem zonasi PPDB tidak terjadi pada sistem zonasi guru PNS jika rencana tersebut diterapkan," harapnya.

Selain itu Bamsoet juga mengingatkan Kemendikbud untuk memperhatikan unsur geografis dan mendorong perbaikan infrastruktur untuk sekolah yang berada di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T). "Ini juga demi mendukung sistem zonasi PPDB dan zonasi guru," kata Bamsoet. [hen/suf]

Tag : guru

Komentar

?>