Rabu, 22 Agustus 2018

Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Terkendala NIK

Rabu, 08 Agustus 2018 16:56:52 WIB
Reporter : Tulus Adarrma
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Terkendala NIK
Presiden Jokowi ketika memperkenalkan KIS.

Bojonegoro (beritajatim.com) - Pemerintah menarget tahun 2019 jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sudah terintegrasi menjadi satu pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro kini masih memproses verifikasi untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) yang berlaku sejak 2017 lalu itu.

PLT Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro, Syaiful Rahmad, mengatakan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin saat ini sebagian besar masih menggunakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). "Target tahun 2019 seharusnya sudah terintegrasi semua ke JKN KIS," ujarnya, Rabu (8/8/2018).

Per Juni 2018, kata dia, jumlah penerima Jamkesda yang sudah terintegrasi dengan BPJS dan mendapat SK Bupati sebanyak 7.141 jiwa. Jumlah tersebut dari proses verifikasi sebanyak 7.496 jiwa. Sedangkan total penerima ada 163.190 jiwa. "Yang tidak terintegrasi ini karena ada yang sudah meninggal, pindah alamat dan double," terangnya.

Kendalanya, lanjut dia, dalam proses verifikasi ditemukan banyak yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sedangkan, untuk mendapat JKN KIS maka penerima harus memiliki KTP elektronik. "Selama proses verifikasi layanan jaminan kesehatan masih berjalan," ungkapnya.

Tahun 2018 Pemkab Bojonegoro menganggarkan dana APBD sebesar Rp32,2 miliar untuk Jamkesda. Anggaran tersebut untuk mengcover biaya pengobatan bagi penerima Jamkesda di tiga RSUD di Bojonegoro. Yakni RSUD Sosodoro Djati Koesoemo, RSUD Padangan dan RSUD Sumberejo.

"Termasuk ada RS di Surabaya yang sudah kerja sama untuk merujuk pasien. Anggaran Jamkesda yang disediakan itu sekarang tinggal Rp790 juta. Sehingga pada akhir tahun menambah anggaran lagi," ungkapnya.

Sedangkan untuk penerima yang sudah terintegrasi, Pemkab menganggarkan biaya sebesar Rp2,8 miliar. Anggaran tersebut untuk membayar premi sebesar Rp23 ribu perjiwa perbulan. "Antara Jamkesda dan JKN KIS ini kelasnya sama. Kelas tiga," pungkasnya. [lus/but]

Komentar

?>