Selasa, 20 Nopember 2018

PPDB Tingkat SMP, DPRD Kota Surabaya Terima Aduan Masyarakat

Rabu, 11 Juli 2018 10:02:18 WIB
Reporter : Ibnu F Wibowo
PPDB Tingkat SMP, DPRD Kota Surabaya Terima Aduan Masyarakat

Surabaya (beritajatim.com) – Komisi D DPRD Kota Surabaya mengungkapkan bahwa ada beberapa keluhan masyarakat yang diterima seusai pelaksanaan PPDB untuk jenjang SMP/sederajat. Salah satunya adalah terkait dengan transparansi proses.

"Persyaratan administrasi PPDB bagi calon siswa baru tingkat SMP Negeri yang sudah diterima juga tidak dicantumkan dalam sistem online hingga terkesan membingungkan," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Junaedi.

"Seharusnya syarat-syarat seperti foto copy KK (Kartu Keluarga,red), ijasah SD (sekolah dasar,red) dituangkan dicantumkan ke dalam sistem online itu. Sehingga calon siswa yang sudah di terima tidak mondar-mandir untuk mempersiapkan persyaratan pendaftaran. Kasihan mereka tidak tahu syarat-syarat yang harus disiapkan," tambahnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengkritik jadwal pendaftaran secara online yang tidak konsisten dan memberi peluang terjadinya manipulasi data. Junaedi menjelaskan, disaat libur nasional pada perayaan Idul Fitri, calon wali murid masih bisa mengakases pendaftaran PPDB secara online. Padahal waktunya sudah melampaui jadwal pendaftaran.

"Saat Idul Fitri masih bisa diakses, meski hanya berlangsung beberapa hari saja. Namun jadwal ini kan sudah tidak konsekwen dan tidak transparan. Hal ini wajib dibenahi oleh Diknas(Dinas Pendidikan,red) dengan melakukan sosialisasi secara berulang-ulang," paparnya.

Penerapan e-government di lingkungan Pemkot Surabaya, lanjut Junaedi, sudah seringkali didengung-dengungkan oleh seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah(SKPD). Namun faktanya, e-government tidak serta-merta diterapkan di Diknas kota Surabaya.

"Kritik ini hanya masukkan agar ada perbaikan kinerja di SKPD lingkungan Pemkot Surabaya. Evaluasi kinerja bagi SKPD yang memberikan pelayanan ke masyarakat, harus dilakukan setiap tahun. Tapi kalau penyegaran pegawai di internal SKPD, hal itu sepenuhnya kewenangan Wali kota," pungkasnya. [ifw/suf]

Tag : ppdb

Komentar

?>