Selasa, 18 Desember 2018
Dibutuhkan Wartawan untuk wilayah Nganjuk Syarat: 1.Pendidikan S1 (semua jurusan) 2. Usia Maksimal 28 Tahun 3. Memiliki SIM C 4. Punya Pengalaman Jurnalistik 5. Punya Pengalaman Organisasi Kirim Lamaran dan CV ke beritajatim@gmail.com

Pemkot Dalami Penonaktifan Puluhan Ribu Peserta PBI BPJS

Sabtu, 12 Mei 2018 19:05:37 WIB
Reporter : Ibnu F Wibowo
Pemkot Dalami Penonaktifan Puluhan Ribu Peserta PBI BPJS

Surabaya (beritajatim.com) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mendalami laporan penonaktifan 31.423 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya dr Febria Rachmanita.

"Kami juga tidak tahu alasan kenapa PBI BPJS kesehatan warga diblokir. Namun, kami sedang mendalami laporan ini," ujar Febria, Sabtu (12/5/2018).

Menurut Febria, kemungkinan besar tidak aktif atau diblokirnya PBI BPJS kesehatan warga karena beberapa faktor. Di diantaranya, meninggal dunia, pindah rumah atau pindah kelas BPJS, NIK yang tidak terdaftar atau diblokir.

Bahkan, lanjut dia, berdasarkan hasil sinkronisasi Dispendukcapil, terdata 28.215 jiwa dengan rincian sebagai berikut, meninggal 1.516 jiwa, pindah 1.072 jiwa, blokir 9.790 jiwa dan NIK tidak ditemukan sebanyak 15.837 jiwa. "Khusus NIK yang terblokir dan tidak ditemukan dapat diaktifkan kembali setelah dilakukan verifikasi data oleh Dispendukcapil," terangnya.
 
Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Suharto Wardoyo menambahkan, pengecekan data peserta yang menerima PBI BPJS dilakukan secara sistem. "Nanti disitu akan terlihat peserta PBI BPJS kesehatan terdaftar atau tidak," tuturnya.

Anang, sapaan akrab Suharto Wardoyo, mengaku siap membantu Dinkes apabila diperlukan verifikasi data kependudukan atau bahkan turun ke lapangan. "Kita siapkan petugas dari kecamatan dan kelurahan dibantu pengurus RW/RT untuk melakukan verifikasi data kependudukan," imbuhnya.

Perlu diketahui, kategori BPJS ini adalah yang dibayarkan pemkot menggunakan APBD kepada beberapa warga yang masuk dalam regulasi di pemerintahan.

Sebelumnya, pada acara dengar pendapat yang dilakukan DPRD dengan Pimpinan BPJS Kesehatan Kota Surabaya pada Jumat (11/5/2018), temuan atas kejadian ini mulai terkuak.

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Agustin Poliana mengatakan bahwa alasan Pemkot menonaktifkan kepesertaan BPJS–PBI, karena yang bersangkutan meningal dunia atau naik ke kelas dua. "Data ini berdasarkan laporan dari pihak BPJS tadi," ungkapnya.

"Keputusan ini saya anggap sepihak, harusnya di cross check dulu ke lapangan," tegas Titin sapaan akrab Agustin Poliana.

Politisi PDIP ini menyatakan bahwa cross check lapangan ini sangat penting agar data peserta BPJS PBI akurat. Mengingat, lanjut Titin, beberapa kali dirinya menerima laporan dari masyarakat yang tak mengetahui kalau kartu BPJS-nya telah dinonaktifkan.

"Ada yang berobat pakai BPJS gak bisa digunakan kartunya, bahkan ada yang sudah masuk rumah sakit. Kalau bisa dilakukan outreach atau cross check dulu," pungkasnya. [ifw/suf]

Tag : bpjs

Komentar

?>