Rabu, 23 Mei 2018

Pembekuan UPTD Jelang Ujian Nasional di Jember Sulitkan SD Pelosok

Selasa, 13 Februari 2018 12:39:55 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan

Jember (beritajatim.com) - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Supriyono mengatakan, pembekuan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, bisa menyulitkan sekolah-sekolah di kawasan pelosok.

"Dengan perubahan kelembagaan, pasti ada dampak. Kalau SMP mungkin tidak ada masalah dengan penutupan UPTD. Tapi bagi lembaga SD yang akan mengikuti ujian nasional, tentunya akan ada dampak," kata Supriyono.

Penghapusan UPTD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017. Keberadaan unit tersebut dihapus, dan kepala sekolah berhubungan langsung dengan Dinas Pendidikan. Namun pembekuan ini tidak diikuti dengan pembentukan koordinator pengawas.

UPTD selama ini memainkan fungsi koordinasi dan mengorganisasikan ujian nasional. Dengan ditutupnya UPTD, maka sekolah harus berkoordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan Jember yang terletak di pusat kota. Padahal banyak sekolah dasar yang berada di pelosok Jember yang jauh dari kota. "Biasanya ada kewenangan yang disampaikan kepada UPTD untuk melakukan persiapan simulasi ujian nasional," kata Supriyono.

Dengan dihapusnya UPTD, maka koordinasi langsung dilakukan kepada Kepala Bidang SMP dan Kepala Bidang SD di Dispendik. "Bayangkan jumlah SD negeri kita 917 unit, kalau ditambah swasta bisa mencapai seribu SD. Faktor geografis berpengaruh sekali. Kalau mau dikembalikan dari kabupaten, pasti akan bermasalah," kata Supriyono. 

Supriyono mengatakan, penutupan UPTD seharusnya dilakukan jauh-jauh hari sebelum ujian nasional. "Kalau sudah seperti ini, saya yakin gurunya tidak bisa berkonsentrasi penuh," katanya, mengingatkan bahwa guru-guru PNS di sekolah dasar hanya 40 persen. Sisanya adalah GTT (Guru Tidak Tetap) yang sampai saat ini belum mendapat kejelasan nasib soal surat keputusan penugasan. Ketidakjelasan nasib ini berpotensi menurunkan motivasi GTT.

Supriyono juga menyayangkan aset UPTD yang terburu-buru diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Sebagian aset itu, di antaranya sepeda motor, bahkan diparkir di Pendapa Wahyawibawagraha. "Tatkala aset sudah dibawa ke kabupaten dan ternyata tak digunakan apa-apa, ditumpuk di satu tempat, (karena) tidak ada tempat, apalagi barang-barang elektronik, cenderung mudah rusak," katanya, menyarankan agar aset UPTD diamankan oleh pemerintah kecamatan saja. [wir/kun]

Tag : unas jember

Komentar

?>