Jum'at, 23 Februari 2018

PGRI: SK Penugasan Guru Honorer Jember Jangan Tebang Pilih

Senin, 12 Februari 2018 23:23:39 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
PGRI: SK Penugasan Guru Honorer Jember Jangan Tebang Pilih

Jember (beritajatim.com) - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendukung Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, agar menerbitkan surat penugasan untuk seluruh guru tidak tetap (GTT) atau guru honorer, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 yang merupakan perubahan atas Pemendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tanpa surat tugas tersebut, guru honorer tidak bisa menerima honor yang bersumber dari BOS. "Saya mohon kepada pemerintah daerah agar jangan ada tebang pilih. Teman-teman yang mendapat surat undangan (audiensi dengan Bupati Faida) agar diberi juga," kata Ketua PGRI Jember Supriyono, Senin (12/2/2018).

Pemerintah Kabupaten Jember sendiri telah mengumumkan nama ribuan orang guru tidak tetap (GTT) di Harian Radar Jember, Jumat (9/2/2018) pagi. Pengumuman itu disebut sebagai uji publik terhadap 3.325 nama GTT usulan sekolah dan 1.676 nama GTT tanpa usulan sekolah.

Supriyono tidak memersoalkan uji publik itu dan yakin tidak ada data yang bermasalah. "Karena saya yakin teman-teman ini memang benar-benar menjadi guru di lembaga sekolah," katanya.

Namun Supriyono meminta agar ada tindak lanjut uji publik tersebut. "Jangan hanya diuji publik, kemudian tidak ada tindak lanjut. Kalau tidak ada masalah dan tidak ada komplain, ya saya pikir harus segera ditindaklanjuti," katanya. Jumlah guru yang diumumkan tersebut tidak jauh berbeda dengan data yang dimiliki PGRI.

Supriyono meminta agar surat penugasan tersebut dibuat sesuai aturan. "Jangan Pelaksana Tugas (Kepala Dinas Pendidikan Jember Muhammad Ghozali) yang tanda tangan. Kecuali Pak Ghozali segera didefinitifkan menjadi Kepala Dinas Pendidikan," katanya.

Ghozali menegaskan, bahwa pemberian honor dari BOS harus menyertakan SK dari pemerintah daerah. "Siapa pemerintah daerah? Tentunya kita akan melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di sana disampaikan, yang namanya pemerintah daerah adalah kepala daerah, yang menjadi salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Unsur lainnya adalah DPRD. Kepala daerah kalau di kabupaten namanya bupati," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jember Alfian Andri Wijaya mengkritik penggunaan istilah uji publik untuk pengumuman nama-nama GTT. "Menurut saya kurang tepat dan tidak perlu menggunakan istilah uji publik. Memang benar hasil dari Verifikasi yg dilakukan Dinas Pendidikan perlu diumumkan kepada khalayak umum, melalui media cetak maupun media online juga bisa. Tetapi pengumunan hasil verifikasi yang telah dilakukan Dinas pendidikan itu seharusnya menggunakan istilah pengumuman saja," katanya.

Menurut Alfian, definisi uji publik dapat diartikan sebagai pengujian oleh pemangku kepentingan atas draf (naskah) standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar. "Tujuannya adalah melakukan penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun. Dengan uji publik, masyarakat dapat mengetahui struktur draf dari peraturan yang diterapkan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dapat memberikan saran atau kritikan yang bersifat konstruktif," katanya.

"Jadi berdasarkan definisi tersebut, sangatlah tidak tepat penggunaan istilah uji publik yang dipakai oleh Pemkab Jember. Kecuali akan memilih kepala sekolah atau pejabat penting di lingkungan Pemkab Jember, masih mendinglah jika ada uji publik untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Tapi jika hanya guru-guru honorer yang diperiksa persyaratan administratifnya, itu namanya bukan uji publik, tapi hanya bersifat pengumuman dan cukuplah menggunakan istilah pengumuman hasil verifikasi. Kita tidak butuh yang hebat, tapi butuh yang serius menangani permasalahan GTT-PTT (Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap) ini," kata Alfian. [wir/suf]

Tag : guru

Komentar

?>