Minggu, 19 Agustus 2018

PGRI Jember: SK Penugasan Guru Honorer Telat, Mana Bisa Honor Cair?

Senin, 12 Februari 2018 21:46:43 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
PGRI Jember: SK Penugasan Guru Honorer Telat, Mana Bisa Honor Cair?

Jember (beritajatim.com) - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Supriyono mempertanyakan manfaat surat penugasan yang diterbitkan pemerintah daerah untuk mencairkan honor guru tidak tetap (GTT) tahun anggaran 2017.

Surat itu ditandatangani Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Jember Muhammad Ghozali pada 4 Januari 2018. Padahal dalam surat penugasan tersebut disebutkan bahwa masa tugas guru honorer bersangkutan adalah 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2017 dan surat itu berlaku pada rentang waktu tersebut. Di sana juga disebutkan, semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat penugasan ini dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2017, bukan 2018.

"Seandainya kita berpikir itu sah, apa bisa dipakai mencairkan anggaran 2017? Ini tahun takwim keuangannya kan sekarang sudah Januari sampai Desember 2018. Untuk yang tahun kemarin kan sudah habis, tidak mungkin. Kalau mau memaksakan, tentunya akan bermasalah tatkala ada pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," kata Supriyono.

Oleh sebab itu, Supriyono menyebut SK penugasan itu tak bermakna bagi GTT. "Hanya sedikit lega, bahwa bupati dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan telah merespons keinginan teman-teman," katanya.

Semestinya, lanjut Supriyono, surat tugas GTT untuk tahun 2018 sudah disiapkan. "Kalau ada yang tidak benar, terkait data GTT dan sebagainya, bisa bertahap dibenahi," katanya.

Ghozali belum bisa dimintai konfirmasi. Dua kali beritajatim.com menghubunginya, namun ia mengatakan sedang sibuk. "Saya sedang di Pendapa, nanti Sampeyan saya hubungi," katanya.

Surat penugasan terhadap GTT menjadi kontroversi sejak Oktober 2017. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 yang merupakan perubahan atas Pemendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dijelaskan bahwa pembayaran honor GTT yang bersumber dari dana BOS harus dengan SK pemerintah daerah.

Tanpa surat keputusan penugasan, para guru itu tidak bisa menerima honor yang bersumber dari BOS sepanjang 2017. Hingga tahun anggaran 2017 berakhir, surat penugasan itu tak juga diterbitkan oleh Bupati Faida. Guru dan pegawai honorer pun sempat melakukan aksi mogok. [wir/but]

Tag : guru

Komentar

?>