Selasa, 21 Agustus 2018

Janggal, Surat Tugas GTT Jember 2017 Ditandatangani pada Januari 2018

Senin, 12 Februari 2018 21:13:39 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Janggal, Surat Tugas GTT Jember 2017 Ditandatangani pada Januari 2018

Jember (beritajatim.com) - Sejumlah guru tidak tetap (GTT) atau guru honorer akhirnya menerima surat tugas dari Pemerintah Kabupaten Jember. Namun ada kejanggalan dalam surat tugas yang ditandatangani Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Ghozali tersebut.

Dalam surat penugasan tersebut disebutkan bahwa masa tugas guru honorer bersangkutan adalah 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2017 dan berlaku pada rentang waktu tersebut. Di sana juga disebutkan, semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat penugasan ini dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2017.

Namun surat itu bukannya ditandatangani pada 2017, melainkan 4 Januari 2018. Hal ini memunculkan kebingungan di kalangan guru. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember Supriyono meminta agar surat tersebut diperbarui.

"Dalam Peraturan Menteri PAN (Pemberdayaan Aparatur Negara) Nomor 80 Tahun 2012, sudah ada bentuk format SK penugasan yang benar. Dari sisi pemberlakuan SK, tidak ada yang namanya SK ditetapkan mundur, tidak logis," kata Supriyono, Senin (12/2/2018).

Supriyono juga mempersoalkan penandatanganan surat tugas itu oleh seorang pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan. "Kalau Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan ini diminta tanda tangan, ini jadi tidak sah. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada pasal 14 ayat 7 sudah jelas, Pak Ghozali mendapat kewenangan dari mandat bupati," katanya.

"Setiap apa yang dilakukan penerima mandat ini tidak atas nama sendiri, melainkan atas nama bupati. Seandainya dia melakukan sesuatu atas nama bupati, itu pun pada hal-hal tidak strategis, seperti (menandatangani) surat undangan. Tapi kalau terkait surat keputusan, apapun yang dilakukan pelaksana tugas tidak boleh, karena pelaksana tugas dan pelaksana harian tidak boleh membuat keputusan bersifat strategis yang berakibat atau berdampak pada perubahan status kepegawaian, perubahan keuangan, dan seterusnya," lanjut Supriyono.

Dengan demikian, menurut Supriyono, surat penugasan yang sudah terbit tersebut bertentangan dengan undang-undang. "Apapun yang bertentangan dengan undang-undang menjadi batal demi hukum," katanya.

"Karena guru-guru sangat berharap sekali (terhadap SK penugasan), saya minta guru-guru ini diberi barang yang benar, barang yang sah, barang yang bisa digunakan. Jangan hal-hal yang setelah diberikan tidak berdampak apapun," kata Supriyono.

Ghozali belum bisa dimintai konfirmasi. Dua kali beritajatim.com menghubunginya, namun ia mengatakan sedang sibuk. "Saya sedang di Pendapa, nanti Sampeyan saya hubungi," katanya.

Surat penugasan terhadap GTT menjadi kontroversi sejak Oktober 2017. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 yang merupakan perubahan atas Pemendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dijelaskan bahwa pembayaran honor GTT yang bersumber dari dana BOS harus dengan SK pemerintah daerah.

Tanpa surat keputusan penugasan, para guru itu tidak bisa menerima honor yang bersumber dari BOS sepanjang 2017. Hingga tahun anggaran 2017 berakhir, surat penugasan itu tak juga diterbitkan oleh Bupati Faida. Guru dan pegawai honorer pun sempat melakukan aksi mogok. [wir/but]

Tag : guru

Komentar

?>