Minggu, 24 Juni 2018

Usulan Tambahan Seribu Guru SMA-SMK Masih Terkendala

Kamis, 25 Januari 2018 02:02:50 WIB
Reporter : Fahrizal Tito
Usulan Tambahan Seribu Guru SMA-SMK Masih Terkendala

Surabaya (beritajatim.com) - Jumlah guru PNS yang memasuki masa pensiun terus bertambah, sementara untuk menambal kekurangan dan menggantinya, Dinas Pendidikan Jawa Timur berencana mengajukan usulan tambahan guru PNS sebanyak seribu orang.

Namun, dari upaya yang akan dilakukan itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Saiful Rachman menyadari masih adanya kesulitan, pasalnya sementara ini pemerintah provinsi (Pemprov) masih melarang sekolah merekrut Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

"Kebutuhan guru di SMA/SMK cukup tinggi. Kita juga diminta mengusulkan penambahan guru PNS. Namun, saat ini masih fokus untuk melakukan pemetaan dan pemerataan personel guru yang ada. Caranya kita analisa dulu kebutuhannya," ungkap Saiful usai menjadi narasumber dalam seminar pendidikan di Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, Rabu (24/1/2018).

Menurut Saiful, hak prioritas untuk diusulkan menjadi PNS adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang statusnya masih GTT. Meski sebenarnya lulusan perguruan tinggi yang fresh graduate juga bisa mendaftarkan diri.

"Kalau skemanya pemerintah pusat yang disampaikan Wapres itu akan mengangkat 300 ribu guru selama tiga tahun ini. Setiap tahunnya 100 ribu. Dan tahun ini Jatim akan mengusulkan seribu khusus untuk SMA/SMK," tutur Saiful.

Cara lain dari penambahan jumlah PNS, lanjut Saiful, kebutuhan pendidik saat ini akan didukung dengan cara mengoptimalkan guru PNS yang dipekerjakan (Dpk) di sekolah swasta.

"Saat ini, ada 11 ribu guru Jatim di semua jenjang yang statusnya Dpk. Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK sendiri jumlah Dpk mencapai 2.600 orang. PNS Dpk tersebut akan ditarik status induknya dari sekolah swasta ke negeri," paparnya.

Mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini mengungkapkan, pihaknya akan mengembalikan tanggung jawab utama mereka yakni sebagai pengajar di sekolah negeri. Tapi masih bersifat fleksibel. "Tetap boleh mengajar di swasta. Jadi istilahnya bukan ditarik tapi menegaskan bahwa tugas utamanya adalah di sekolah negeri," kata Saiful

Ia juga menuturkan, keberadaan Dpk harus digeser induknya ke negeri. Sebab, jumlah Dpk terakumulasi dengan jumlah guru PNS yang ada di Jatim. Sehingga, meski mengalami kekurangan, catatan pemerintah pusat masih menganggapnya berlebih.

"Kalau kita dianggap kelebihan guru tidak bisa mengusulkan penambahan PNS. Makanya Dpk harus tercatat di sekolah negeri. Kalau sekolah swasta mau mengembalikan secara penuh juga tidak masalah, akan kita proses," tutur Saiful. [ito/suf]

Tag : guru

Komentar

?>