Selasa, 13 Nopember 2018

Mutasi, Sejumlah Sekolah Kekurangan Guru

Jum'at, 12 Januari 2018 17:19:03 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Mutasi, Sejumlah Sekolah Kekurangan Guru

Jember (beritajatim.com) - Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, memutasi guru pegawai negeri sipil dengan berdasarkan kedekatan terhadap tempat tinggal. Ini menyebabkan sejumlah sekolah kekurangan tenaga pengajar.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta agar persoalan tersebut bisa diselesaikan segera. "Contoh kasus di beberapa sekolah dasar Kecamatan Sumberjambe. Ada beberapa anggota PGRI menyampaikan kepada kami yang resah dengan kondisi ini," kata Ketua PGRI Jember Supriyono.

Ada salah satu SD negeri yang hanya memiliki seorang kepala sekolah dan seorang guru yang berstatus pegawai negeri sipil. "Jumlah muridnya 90 orang," kata Supriyono. Ada juga SD negeri lain yang hanya punya dua pengajar PNS, yang harus mengajar 76 orang siswa.

Bahkan, lanjut Supriyono, ada kepala SDN yang akan pensiun dalam waktu dekat. "Sehingga hanya ada satu guru PNS tanpa kepala sekolah. Jumlah siswanya 100 orang," katanya.

Persoalan tak hanya terjadi di SD negeri yang berada di lokasi pinggiran. Salah satu SD negeri di Kecamatan Mumbulsari yang relatif lebih dekat dengan pusat kota hanya memiliki tiga orang PNS, termasuk kepala sekolah, yang harus mengajar 400 orang siswa.

SMP negeri juga menghadapi persoalan serupa. "Ada kejadian di SMP di Kecamatan Arjasa: dibutuhkan dua guru IPA. Tapi di sana ada enam orang," kata Supriyono.

"Dengan jumlah guru yang sangat terbatas, sekolah pada Maret dan April 2018 akan menghadapi persiapan ujian nasional, baik sekolah dasar maupun SMP. Kami minta kepada pemerintah daerah agar ada kebijakan lanjutan," kata Supriyono.

Supriyono mengingatkan bahwa pemindahan guru harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. "Pada pasal 62 ayat 3 disebutkan, pemindahan guru yang diangkat pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama empat tahun, kecuali guru yang bertugas di daerah khusus. Di Jember tidak ada daerah khusus," katanya.

"Kita tahu di daerah utara dan timur, jumlah guru kurang. Kemarin ada penempatan PNS, tapi itu pun sudah ditarik kembali oleh bupati untuk didekatkan di rumah masing-masing," kata Supriyono. Kebijakan ini berdampak terhadap pelayanan pendidikan.

Menurut Supriyono, pemindahan guru SMP harus disesuaikan dengan penataan formasi. "Tatkala guru itu sudah bersertifikasi dan kemudian dipindah ke sekolah tertentu, namun jumlah jam mengajar tak terpenuhi karena jumlah guru yang mata pelajaran yang sama berlebih, maka mereka tidak akan mendapat sertifikasi. Tunjangan profesi pendidik akhirnya tidak bisa dibayarkan.  Padahal keinginannya (mutasi ke lokasi sekolah yang dekat dengan tempat tinggal) membuat mereka lebih sejahtera," katanya. [wir/suf]

Tag : guru

Komentar

?>