Rabu, 23 Mei 2018

Komisi D Minta Sekolah Tak Pungut Biaya Komputer untuk UNBK

Kamis, 04 Januari 2018 21:46:32 WIB
Reporter : M. Ismail
Komisi D Minta Sekolah Tak Pungut Biaya Komputer untuk UNBK

Sidoarjo (beritajatim.com) - Komisi D DPRD Sidoarjo meminta agar pihak sekolah SMPN se-Sidoarjo tidak membebani biaya pengadaan komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) kepada para orang tua.

Komisi D DPRD Sidoarjo juga melarang sekolah menggelar bimbingan belajar (Bimbel) dan studi tour dengan biaya siswa. Rekomendasi komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ini disampaikan dalam hearing dengan para Kepala SMPN se-Sidoarjo, di gedung DPRD Sidoarjo, Kamis (4/1/2018).

"Semua SMPN tidak boleh memungut untuk komputer UNBK karena Pemkab Sidoarjo sudah menganggarkan senilai Rp 7 miliar. Dan pihak sekolah tidak boleh melakukan Bimbel dengan biaya yang dibebankan ke siswa," kata Ketua Komisi D Sidoarjo H. Usman.

Dia menambahkan, selain pungutan untuk pengadaan komputer UNBK dan Bimbel, pihak sekolah juga dilarang menggelar studi tour. Karena praktiknya di lapangan banyak keluhan.

"Ada siswa yang tidak ikut studi tour merasa diintimidasi. Bahkan ada yang dipanggil guru BK. Namun jika study tour itu gratis, tidak masalah," tukas politisi PKB itu

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo, Mustain Baladan, menilai Bimbel yang digelar sekolah, tidak liar karena sudah disetujui oleh wali murid. Meski demikian, jika dianggap liar, pihaknya mempersilahkan untuk dibubarkan. "Jika dianggap liar, tidak masalah dibubarkan," jelas Mustain saat hearing.

Dalam hearing, seorang wali murid, Badrus Zaman menegaskan, apa yang dilakukan sekolah (dalam hal biaya) jika tidak sesuai dengan Perbup Nomor 19/Tahun 2017 tentang pendidikan gratis, termasuk liar. Dan itu termasuk soal pengadaan komputer yang termasuk biaya investasi, sehingga menjadi kewajiban pemkab untuk memenuhinya.

Wali murid lainnya, Slamet Budiono keberatan terkait pungutan pengadaan komputer UNBK yang dibebankan kepada wali murid. Anaknya juga dipungut senilai Rp 250 ribu untuk pengadaan komputer UNBK.

"Pungutan untuk komputer UNBK tidak usah diadakan karena itu nanti jadi barang inventaris sekolah," pungkas mantan Ketua PC GP Ansor Sidoarjo itu. [isa/suf]

Tag : unbk

Komentar

?>