Senin, 25 Juni 2018

Kepsek di Jember Nekat Langgar Hukum Demi Guru Honorer

Rabu, 03 Januari 2018 17:05:32 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Kepsek di Jember Nekat Langgar Hukum Demi Guru Honorer

Jember (beritajatim.com) - Belum terbitnya surat tugas dari bupati untuk  guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, membuat sebagian kepala sekolah memilih nekat melanggar hukum. Mereka tetap membayar honor GTT dan PTT yang dialokasikan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanpa surat tersebut.

"Ada kepala sekolah yang tidak tega. Mereka melanggar hukum. Pedoman teknis pembayaran BOS berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 yang merupakan perubahan atas Pemendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah sudah jelas, bahwa (pembayaran honor) itu harus dengan SK bupati," kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember Supriyono.

"Tatkala itu dibayarkan tanpa SK bupati, ini jelas ada penyelewengan, meskipun penyelewengan itu digunakan untuk kebaikan, tapi tetap ini adalah pelanggaran hukum," kata Supriyono.

Supriyono tidak memiliki data pasti jumlah kepala sekolah yang berani membayar honor GTT dan PTT tanpa surat penugasan dari Bupati Faida. "Kami tidak hitung, tapi dari apa yang disampaikan kepada kami, ada teman-teman (GTT-PTT) yang sudah menerima honor tanpa SK bupati. Itu kalau kepala sekolahnya nekat. Kalau kepala sekolahnya takut, terpaksa tidak dibayarkan," katanya.

PGRI prihatin, hingga tahun anggaran 2017 berakhir, sebagian besar GTT-PTT belum menerima honor. Supriyono berharap Bupati Faida mengeluarkan diskresi agar honor yang pembayarannya melewati masa tahun anggaran tidak hangus dan tetap bisa diterima para guru. "Jangan sampai hangus karena ini hak teman-teman. Kalau tidak dibayar, meski jumlahnya tidak siginifikan, ini ada penelantaran hak-hak kemanusiaan," katanya.

PGRI sudah jauh-jauh hari meminta agar honor itu tidak hangus. "(Jika kemudian honor itu tidak bisa dibayarkan melebihi tahun anggaran) maka satu tahun ini mereka menjadi pekerja sosial yang tidak dibayar," kata Supriyono.

PGRI merekam ada 5.610 guru dan pegawai honorer sekolah dasar. Data ini sudah final. "Seandainya kurang, (data) ada di teman-teman MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) tingkat SMP, karena sebagian dikumpulkan di sana. Saya pikir tidak besar (jumlahnya)," kata Supriyono. PGRI sudah dua kali melayangkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk menyelesaikan masalah ini. [wir/but]

Tag : guru

Komentar

?>