Senin, 25 Juni 2018

PGRI Jember Minta Kapolres Jadi Mediator Guru-Bupati Faida

Rabu, 03 Januari 2018 16:04:22 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
PGRI Jember Minta Kapolres Jadi Mediator Guru-Bupati Faida

Jember (beritajatim.com) - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendukung Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Kusworo Wibowo menjadi mediator antara guru dengan Bupati Faida, untuk menyelesaikan persoalan belum terbitnya surat penugasan untuk guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT).

Permintaan Kusworo untuk menjadi mediator ini rapat dengar pendapat parlemen dengan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan perwakilan GTT-PTT, di gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Selasa (2/1/2018) kemarin. Kusworo sendiri hadir dalam rapat itu untuk memantau keadaan.

"Ini bukan saya yang meminta. Kalau saya minta, nanti dianggap saya menyetir Kapolres. Suara teman-teman GTT dan PTT kok arahnya ke Pak Kapolres terus, bukan ke saya. Semoga Pak Kapolres bisa menjembatani ini," kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi yang memimpin rapat.

Ketua PGRI Jember Supriyono gembira dengan hadirnya Kusworo sebagai mediator. "Saya pikir Pak Kapolreslah figur yang mungkin bisa menjembatani kami, yang bisa mengkomunikasikan persoalan kami, karena beliau selama ini adalah orang yang low profile, bisa dekat dengan siapapun. Saya dan guru-guru berharap Pak Kapolres bisa menjembatani," katanya.

Para guru honorer berharap persoalan tuntas segera. "Teman-teman sudah lelah. Tapi apapun karena ini sebuah perjuangan, akan kami lakukan. Mudah-mudahan Pak Kapolres diberi kesehatan dan umur panjang yang barokah, kemudian diberikan waktu untuk bisa membantu persoalan yang dihadapi guru. Kalau persoalan ini kelar, persoalan pendidikan sedikit terurai, karena persoalan pendidikan bukan hanya soal kesejahteraan," kata Supriyono.

PGRI akan segera melakukan rapat. "Seperti apa komunikasi yang dibangun Pak Kapolres, kami akan mengikuti saran beliau, yang menjadi keinginan beliau dalam rangka bagaimana kami bisa bertemu dengan pemeirntah daerah untuk melakukan negosiasi dan komunikasi yang baik, agar persoalan terselesaikan," kata Supriyono.

GTT dan PTT memprotes Bupati Faida yang tidak juga menerbitkan surat penugasan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017. Tanpa surat penugasan, para guru dan pegawai honorer ini tidak boleh menerima honor yang berasal dari alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hingga akhir 2017, mereka belum menerima honor karena persoalan ketiadaan surat penugasan itu. Gara-gara persoalan ini, para guru ini sempat melakukan aksi mogok medio Oktober lalu.

Supriyono ingin persoalan ini segera selesai. "Jangan lama-lama. Segeralah ada kepastian hukum dan kejelasan. Ini ada pelanggaran juga, tatkala azas umum pemerintahan yang baik diabaikan. Bagaimana pun penegakan hukum dan keadilan adalah azas umum pemerintahan yang baik. Kalau sampai saat ini ada teman-teman (guru) yang merasakan ketidakadilan berarti tugas pemerintah daerah belum selesai," katanya.

Supriyono berharap Kusworo benar-benar memiliki waktu. "Kami selalu menunggu informasi dari beliau dan tentunya kami akan segera menenangkan teman-teman guru supaya sabar sejenak, tidak melakukan kegiatan sebelum ada instruksi dari kami," katanya.

Jika ternyata mediasi yang dilakukan Kapolres berhasil, PGRI tidak akan menemui Gubernur Soekarwo di Surabaya. "Jika nanti tidak selesai juga, kami akan mengadu kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kami harapkan Pak Gubernur peduli pada persoalan ini, peduli pada persoalan pendidikan di Jember," kata Supriyono. [wir/kun]

Tag : guru jember

Komentar

?>