Senin, 25 Juni 2018

Kapolres Diminta Jadi Mediator Guru dengan Bupati Faida

Selasa, 02 Januari 2018 19:53:18 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Kapolres Diminta Jadi Mediator Guru dengan Bupati Faida

Jember (beritajatim.com) - Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Kusworo Wibowo diminta menjadi mediator antara guru dengan Bupati Faida, dan menyelesaikan persoalan belum terbitnya surat penugasan untuk guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT).

Permintaan ini terungkap saat Kusworo menghadiri rapat dengar pendapat parlemen dengan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan perwakilan GTT-PTT, di gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Selasa (2/1/2018).

GTT dan PTT memprotes Bupati Faida yang tidak juga menerbitkan surat penugasan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017. Tanpa surat penugasan, para guru dan pegawai honorer ini tidak boleh menerima honor yang berasal dari alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hingga akhir 2017, mereka belum menerima honor karena persoalan ketiadaan surat penugasan itu. Gara-gara persoalan ini, para guru ini sempat melakukan aksi mogok medio Oktober lalu.

DPRD Jember beberapa kali melakukan mediasi dengan menggelar rapat dengar pendapat. Namun tiga kali rapat, termasuk hari ini, Selasa (2/1/2018), perwakilan Pemkab Jember tidak hadir. Justru Kapolres yang hadir di ruang rapat untuk ikut memantau keadaan.

Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi menyatakan perlu ada jalan lain agar perwakilan guru dan Bupati Faida bisa duduk bersama. "Ini agak mandek karena DPRD saat mengundang, eksekutif tidak pernah hadir. Kita cari jalan yang lain. Jangan DPRD yang mengundang. Mungkin dianggap kalau DPRD yang mengundang, DPRD yang menunggangi teman-teman guru. Baiklah, anggap saja saya salah, oke tidak apa-apa. Tapi kita cari jalan lain," kata Ayub dalam rapat tersebut.

Ayub menawarkan kepada para guru agar Bupati Faida mau duduk bersama. "Saya mulai tadi merenung, kira-kira siapa yang bisa menjembatani, minimal ada eksekutif yang bisa bertemu Anda. Saya mendapatkan ilham barusan, sepertinya yang bisa menjembatani adalah Pak Kapolres," katanya, disambut tepuk tangan para guru.

"Mungkin kalau Pak Kapolres telepon bupati, SMS bupati, mungkin lebih bisa diterima ketimbang DPRD," tambah Ayub. Ia percaya Kusworo bisa menyediakan waktu untuk mengundang para guru dan menjembatani mereka dengan bupati.

"Berbagai pihak tidak akan menganggap Pak Kapolres ada kepentingan politis. Kalau kami yang mengundang, namanya saja DPRD lembaga politik, pasti orang berpikir (ini politik). Semoga Pak Kapolres bisa," kata Ayub.

"Ini bukan saya yang meminta. Kalau saya minta, nanti dianggap saya menyetir Kapolres. Suara teman-teman GTT dan PTT kok arahnya ke Pak Kapolres terus, bukan ke saya. Jadi saya mohon. Ini segala upaya kita cari. Semoga Pak Kapolres bisa menjembatani ini. Saya yakin Pam Kapolres siap. Pak Kapolres insya Allah akan membuka komunikasi dengan eksekutif dan membuka kontak dengan Ketua PGRI. Jangan dengan saya. Nanti kalau ada saya, dianggap terkontaminasi pikiran-pikiran kotor, dikira ada tunggang-menunggangi. Ini saya bingung siapa yang menunggangi, siapa yang ditunggangi. Saya yakin insya Allah Pak Kapolres punya waktu ," kata Ayub.

Namun Ayub tetap siap memperjuangkan aspirasi para guru jika memang masih diinginkan sebagai perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Garis PKB sudah jelas: perjuangkan teman-teman GTT-PTT, kalau bisa sampai titik darah penghabisan. Mau menggunakan hak apa silakan, mau angket, mau hak lain silakan dipakai. Monggo fraksi lain kalau mau bersama dengan garis kami ya alhamdulillah," katanya. [wir/but]

Tag : guru jember

Komentar

?>