Minggu, 23 September 2018

Pemkab Jember Mangkir, Guru Honorer Mulai Putus Asa

Selasa, 02 Januari 2018 15:18:10 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Pemkab Jember Mangkir, Guru Honorer Mulai Putus Asa

Jember (beritajatim.com) - Perwakilan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, kembali tidak menghadiri rapat dengar pendapat dengan perwakilan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) atau honorer, di gedung DPRD setempat, Selasa (2/1/2018). Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Kusworo Wibowo justru hadir dalam pertemuan tersebut.

Ini berarti tiga kali perwakilan Pemkab mangkir dalam rapat yang digelar DPRD Jember terkait persoalan GTT dan PTT. GTT dan PTT sempat melakukan aksi mogok medio Oktober lalu, karena Bupati Faida tidak juga menerbitkan surat penugasan sebagaimana diamanatkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tanpa surat penugasan, para guru dan pegawai honorer ini tidak boleh menerima honor yang berasal dari alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hingga akhir 2017, mereka belum menerima honor karena persoalan ketiadaan surat penugasan itu.

Yayuk, salah satu perwakilan guru, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran perwakilan Pemkab tersebut. "Saya kok rasanya down. Semangat ini kok kayaknya bagaimana. Saya tidak mampu keluar (ruang rapat) ketika ditanya teman-teman (sesama GTT dan PTT). Apa yang harus saya sampaikan kepada teman-teman begitu mereka tanya. Padahal mereka sudah berharap penuh, hari ini mereka mendapat berita bagus, walau sekadar janji-janji yang mulai dulu tidak ada realisasinya. Tapi setidaknya mereka berharap," katanya.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kecamatan Kalisat Yoyok Tri Basuki sebenarnya optimistis pertemuan hari ini akan membuahkan hasil positif. "Kami optimistis bahwa hari ini akhir perjuangan kami dan ada kepastian, walau pun janji tapi yang betul-betul legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Kami sendiri sebetulnya sudah merasa capek. Tapi mengingat kami tumpuan harapan teman-teman GTT dan PTT, kami tetap terus maju sampai harapan teman-teman itu berhasil," katanya.

Yoyok sebetulnya juga berharap pertemuan hari ini adalah media klarifikasi dan rekonsiliasi. "Sikap PGRI (mendukung GTT dan PTT) bukanlah gerakan menantang atau melawan, tapi betul-betul berjuang untuk kesejahteraan dan terkait regulasi yang ada," katanya. Ia tetap berkomitmen terhadap perjuangan tersebut hingga berhasil, karena demi pendidikan di Jember agar lebih baik.

Yoyok mempertanyakan konsekuensi hukum saat Pemkab Jember tidak melaksanakan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 yang mengamanatkan adanya surat penugasan kepada guru honorer sebagai salah satu syarat pencairan anggaran. "Sejauh mana kekuatannya ketika tidak dilaksanakan. Apakah ada sanksi dan konsekuensi yang harus ditanggung ketika tidak dilaksanakan. Ini dilematis, seakan-akan simalakama. Maka dari itu kami tetap berharap dengan cara yang elegan dan rasional. Bukan menghamba-hamba, memohon-mohon, dan mengemis, karena ini tanggung jawab kita bersama," katanya.

DPRD Jember sebenarnya mengundang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Bagian Hukum. "Alhamdulillah sampai saat ini para pejabat tidak hadir," kata Wakil Ketua dan Koordinator Komisi D DPRD Jember Ayub Junaidi.

Ayub sudah menanyakan ketidakhadiran perwakilan Pemkab ini kepada Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Mirfano melalui WhatsApp. "Jawabannya: menunggu perintah dari bupati. Ya, saya bilang, semoga datang, karena kalau tidak datang malah terlihat Pemkab benar-benar tidak mau mengurusi GTT," katanya.


Beberapa saat kemudian Ayub kembali mengirimkan pesan pendek melalui WhatsApp dan mengajak Mirfano agar segera hadir. "Jawabannya: izin tidak bisa hadir," katanya.

Dengan kondisi ini, Ayub menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut persoalan kepada para guru dan pegawai honorer. "Saya serahkan sepenuhnya apa yang harus dilakukan sekarang, karena saya selaku pimpinan DPRD Jember sudah memberikan dan melakukan langkah-langkah yang sudah jadi kewenangan saya," katanya.

DPRD Jember sudah merekomendasikan agar persoalan GTT dan PTT diselesaikan dalam waktu satu bulan. "Kedua, Pemkab agar segera melakukan koordinasi dengan PGRI untuk mensikronisasi data terkait GTT dan PTT. Ketiga, mengalokasikan anggaran dalam APBD 2018 untuk kesejahteraan GTT dan PTT. Khusus yang ketiga sudah kami lakukan dan masuk dalam KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara) 2018. Tapi sampai saat ini belum ada kesepakatan, karena bupati tidak mau," kata Ayub.

"Dengan segala hormat, saya 'nurut' kepada Anda. Apa yang harus saya lakukan, karena ini di luar kemampuan dan kewenangan kami. Kami sudah undang, (Pemkab) tidak hadir. Ini serba repot. Kita menebak-tebak kenapa tidak hadir. Jadi saya kembalikan kepada Anda, langkah-langkah apa yang harus dilakukan teman-teman PGRI dalam memperjuangkan aspirasi GTT dan PTT, karena saya sendiri sudah tidak mampu dengan kewenangan saya untuk menjangkau eksekutif," kata Ayub.

Tapi Ayub berjanji akan tetap menyuarakan aspirasi GTT dan PTT. "Semua daya dan upaya sudah saya keluarkan semua," katanya.

Sementara itu, saat dimintai konfirmasi oleh beritajatim.com via WhatsApp, Mirfano dan Kabag Hukum Ratno Sembada Cahyadi tidak menjawab pertanyaan soal ketidakhadiran dalam rapat tersebut. Ratno memersilakan beritajatim.com bertanya kepada Mirfano. Sementara Mirfano mengaku sedang memimpin rapat. [wir/kun]

Tag : guru jember

Komentar

?>