Rabu, 22 Nopember 2017

Komisi D DPRD Surabaya:

Belum Ada Cantolan Hukum untuk Bantuan SMA dan SMK di Surabaya

Selasa, 14 Nopember 2017 19:38:36 WIB
Reporter : Arif Fajar Ardianto
Belum Ada Cantolan Hukum untuk Bantuan SMA dan SMK di Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) - DPRD Kota Surabaya tidak menganggarkan bantuan sosial (Bansos) untuk siswa miskin SMA/SMK dalam Kebijakan Umum Anggaran Platform Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS).

Kepastian itu ditegaskan Ketua Komisi D  Agustin Poliana, saat rapat Badan Musyawarah dan Badan Anggaran dalam Finalisasi penyusunan Kerangka KUA PPAS di kantor DPRD Kota Surabaya. "Kalau secara hukum belum bisa, kita tidak bisa menganggarkan" tegasnya.

Politisi PDIP yang akrab disapa Titin mengatakan sebelumnya pihak
dewan ingin menganggarkan dana bansos di APBD tahun 2018 untuk siswa miskin SMA/SMK agar tidak ada siswa miskin putus sekolah, karena menganggap ada cantolan hukumnya.

Tapi pengawasannya oleh siapa nantinya, misalnya kalau ada pungutan, karena pengelolaan sudah menjadi wewenang pemerintah propinsi Jatim. "Sepanjang  cantolan hukumnya belum ada ya kita pending dulu, pemberian bansos oleh Kemendagri tidak diperkenankan, selama urusan wajib tidak diselesaikan dulu" tegas Titin.

Titin menaruh harapan besar terhadap kebijakan baru dari pemprov Jatim
kalau Gus Ipul terpilih menjadi Gubernur. Hal ini  berdasarkan komitmennya yang akan mengembalikan pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah kabupaten  dan kota.

Kalau kebijakan itu nantinya dilakukan, maka anggaran untuk  SMA/SMK tidak lagi Rp 28 milyard unuk sekitar 11 ribu siswa miskin, melainkan akan lebih besar lagi dikisaran Rp 120 milyar untuk mengcover pendidikan gratis SMA/SMK di Surabaya.(rif/ted)

Tag : sma/smk

Komentar

?>