Rabu, 22 Nopember 2017

Pegawai Honorer Tak Butuh Surat Tugas Bupati

Kamis, 09 Nopember 2017 23:02:24 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Pegawai Honorer Tak Butuh Surat Tugas Bupati
Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember Ratno Sembada Cahyadi

Jember (beritajatim.com) - Surat tugas dari pemerintah daerah hanya dperuntukkan guru tidak tetap atau guru honorer, bukan pegawai tidak tetap (PTT). Surat tugas ini untuk mencairkan gaji dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

"Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017, yang membutuhkan surat penugasan pemerintah kabupaten adalah guru honorer. Untuk PTT cukup dari lembaga masing-masing untuk mengeluarkan dana BOS," kata Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember Ratno Sembada Cahyadi.

Namun Ketua Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember Supriyono memiliki pendapat berbeda. "Akan lebih baik seandainya bupati mengeluarkan SK untuk PTT, wong tidak ada yang salah di sana (secara hukum)," katanya, Kamis (9/11/2017).

Dengan terbitnya SK penugasan dari bupati untuk PTT, menurut Supriyono, manajemen pengelolaan kepegawaian bisa lebih baik dan pasti. "Dengan SK itu, Dinas Pendidikan sebagai user bisa menghitung dan mengontrol berapa jumlah PTT dan GTT. Kalau tidak dikendalikan dengan baik, kita tidak punya data. SK itu punya fungsi kepastian hukum bagi pegawai dan Dinas Pendidikan," katanya.

Jika ada pembedaan, menurut Supriyono, keinginan untuk memberikan rasa adil kepada GTT dan PTT tidak akan terpenuhi. "Padahal mereka sama-sama bekerja untuk dunia pendidikan. Perundangan itu harus memenuhi asas keadilan. Tidak hanya selembar kertas yang tidak memberi makna banyak," katanya. SK itu bisa memunculkan perasaan diperhatikan pada diri PTT oleh pemerintah daerah.

Para guru dan pegawai honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Jember sempat melakukan aksi mogok kerja selama tiga hari, pada akhir Oktober 2017. Mereka mogok karena tidak segera diterbitkannya surat penugasan sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 dan surat keputusan guru tetap daerah oleh Bupati Faida. Padahal dua surat tersebut sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan para guru dan pegawai honorer. [wir/suf]

Tag : guru

Komentar

?>