Kamis, 23 Nopember 2017

PGRI Beri Waktu Dispendik Jember Verifikasi Data Guru Honorer

Kamis, 09 Nopember 2017 22:03:58 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
PGRI Beri Waktu Dispendik Jember Verifikasi Data Guru Honorer

Jember (beritajatim.com) - Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menanti hasil verifikasi faktual terhadap data guru tidak tetap yang dilakukan Dinas Pendidikan setempat.

"Kami tidak pernah ditelepon atau disurati terkait pendataan itu. Padahal rekomendasi dari Komisi D DPRD Jember, untuk proses verifikasi dan validasi data, PGRI tolong dilibatkan," kata Ketua PGRI Jember Supriyono, Kamis (9/11/2017).

Namun, Supriyono tidak mau mempersoalkan tidak dilibatkannya PGRI. "Yang penting substansinya, proses pemberian SK itu sudah ada tandanya. Dari informasi kepala sekolah yang bertemu dan telepon saya, bahwa pendataan sudah dimulai. Bahkan kemarin (pendataan) diakhiri pada Sabtu, 4 November," katanya.

Supriyono menginginkan agar kemudian, satu pekan setelah pendataan berakhir, ada tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Jember berupa terbitnya surat penugasan untuk para guru honorer itu. Dengan terbitnya surat penugasan, mereka bisa menerima gaji yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kami beri toleransi satu minggu. Kalau belum ada berita apapun, kami akan bersurat ke Dinas Pendidikan dan tembuskan kepada bupati dan DPRD, bahwa kami belum menerima pemberitahuan proses verifikasi dan validasi untuk penerbitan surat keputusan bupati," kata Supriyono.

Jika kemudian tidak ada tanggapan? "Kami tetap berprasangka baik, karena SK bupati harga mati. Kalau memang ada niatan bahwa (proses verifikasi dan validasi) ini sekadar mengelabui, yang kami punyai hanya gerakan moral seperti mogok. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Nanti akan ada gerakan solidaritas," kata Supriyono.

Jika aksi kembali terjadi, Supriyono tak bisa membendung. "Kalau sudah seperti ini, janji sudah disampaikan lewat publik, janji tidak segera kunjung tiba, kami melakukan gerakan moral ini setelah melalui fase. Tidak serta-merta. Kami sebenarnya tidak senang melakukan ini. Tapi karena tidak ada pilihan, maka pilihannya hanya satu: gerakan solidatas bersama. Bukan hanya guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap, tapi seluruh komponen PGRI akan melakukan gerakan solidaritas," katanya.

Sebelumnya, para guru dan pegawai honorer di lingkungan Dinas Pendidikan sempat melakukan aksi mogok kerja selama tiga hari, pada akhir Oktober 2017. Mereka mogok karena tidak segera diterbitkannya surat penugasan sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 dan surat keputusan guru tetap daerah oleh Bupati Faida. Padahal dua surat tersebut sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan para guru dan pegawai honorer. [wir/but]

Tag : guru

Komentar

?>