Rabu, 18 Oktober 2017

Menteri Yohana Bahas Tunjangan Wanita Hamil

Sabtu, 23 September 2017 23:46:35 WIB
Reporter : Ribut Wijoto
Menteri Yohana Bahas Tunjangan Wanita Hamil

Jember (beritajatim.com) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Prof Dr Yohana Susana Yembise, Dip, Apling, MA, menegaskan bahwa perempuan adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Karena perempuan menentukan baik buruknya keluarga. Ada empat syarat saat ini negara disebut sudah maju.

“Pertama, persoalan perempuan harus tuntas. Kemudian persoalan anak, kemudian permasalahan lansia, dan disabilitas,”  tutur Menteri Yohana.

Jika keempatnya ini telah sangat sejahtera dan tidak ada persoalan maka negara itu disebut telah maju. Dia merasa sangat yakin bahwa Indonesia juga akan menuju sebagai negara maju, karena di sepanjang jalan-jalan  saat ini di Indonesia dibangun sarana ramah disabilitas, ramah anak, ramah lansia.

Di gedung gedung pemerintahan, dan swasta telah memperhatikan masalah perempuan, anak, lansia, dan difable. Di sejumlah wilayah juga telah berdiri klab klab  lansia. Mereka berkumpul, bergembira bersama.

Di negara yang sudah maju  semisal di Australia, jika ada perempuan hendak melahirkan malah diberi tunjangan senilai 3000 Dollar Australia, di Abu Dhabi misalnya pula jika ada perempuan yang menikah atau hamil juga mendapat tunjangan dari negara.

“Karena memang perempuan ditempatkan pada posisi sangat tinggi. Perempuan itu menentukan masa depan bangsa. Mereka ini penghasil generasi yang baik.  Investasi kita adalah menyelamatkan perempuan, dan anak sebagai penentu masa depan bangsa,” ujarnya.

Menteri yang meraih banyak penghargaan bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak ini,  meyakini betul Indonesia ke depan menuju negara maju karena Undang–undang (UU) telah dibuat, domestic rule ada, regulasi human traffic protection law, serta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) terhadap anak juga sedang dirancang. 

“Ke depan dari Undang–undang yang dibahas itu terutama tentang UU Perkawinan itu, ada revisi dan amandemen berupa batas pernikahan anak 16 tahun yang menurutnya terlalu muda. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam UU untuk bisa menyelamatkan anak anak,” tegas Yohana.

Sekadar diketahui, Prof Dr Yohana, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama DPR RI Komisi VIII telah membahas RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Yohana – adalah  sosok yang penuh prestasi. Lulusan Master of Arts di Fakultas Pendidikan USF pada 1994, Vancouver , Kanada ini, juga meraih penghargaan dari USF karena inisiatif pemerintah Indonesia mengedepankan kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Dari Canada,  Yohana  ke Amsterdam, Belanda, menghadiri acara Pasar Raya Internasional. Dia menjadi pembicara di hadapan  6000 diaspora Indonesia, dan 250 pengusaha asing yang akan berinvestasi ke Indonesia.

Di sini Menteri PPPA mendukung Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia sebagai rangkaian acara PRI 2017.  Aktivitas bermain  anak lebih sehat karena membuat anak aktif dan mengandung nilai sosial, sportivitas, cinta tanah air, melestarikan budaya dan dampak positif lainnya.

Saat ini Indonesia adalah negara yang lebih terbuka dan kondusif bagi dunia usaha dengan outlook ekonomi yang stabil dan kuat guna mendorong berkembangnya kerja sama investasi dan perdagangan.

Indonesia adalah negara besar   yang juga anggota G20 memiliki berbagai potensi yang belum terlalu mendapat perhatian dari kalangan bisnis di Eropa, khususnya Inggris. 

Ke depan  Indonesia dan Inggris akan kerjasama di bidang penerbangan (aviation), pertahanan, siber, pendidikan, maritim dan smart city. Bahkan pertemuan tahunan IMF – WB di Bali digelar pada Oktober 2018 dihadiri perwakilan dari 189 negara.

Indonesia dipilih sebagai  tuan rumah karena pengakuan dunia terhadap stabilitas dan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah krisis global. Data dari Dr. Aida Budiman, Direktur Eksekutif Departemen Internasional Bank Indonesia,  outlook ekonomi Indonesia  stabil dengan GDP di atas 5% dan tingkat inflasi yang masih terkontrol di 4%.

Pemerintahan Joko Widodo dinilai ekonom memiliki tingkat kepercayaan dan kepuasan dari masyarakat yang masih cukup tinggi terutama di bidang ekonomi dan pembangunan, walaupun di tengah upayanya menghadapi permasalahan terkait pengangguran, kemiskinan, dan peningkatan harga bahan pangan. [but]

Tag : keluarga

Komentar

?>