Jum'at, 20 Oktober 2017

Menkes Tak Segan Cabut Izin Rumah Sakit, Jika..

Rabu, 13 September 2017 23:11:47 WIB
Reporter : Fahrizal Tito
Menkes Tak Segan Cabut Izin Rumah Sakit, Jika..

Surabaya (beritajatim.com) - Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek menegaskan bahwa setiap rumah sakit (RS) harus melayani setiap pasien dengan kasus emergency tanpa memandang biaya terlebih dahulu.

Terlebih hal yang dimaksudkan yakni menyangkut nyawa. Jika tidak, Menkes mengancam memberikan sanksi mulai dari teguran lisan hingga pencabutan izin rumah sakit yang tidak menghiraukan iimbauannya tersebut.

Penegasan itu diungkapkan Menkes Nila terkait kasus kematian bayi Debora ketika menghadiri pembukaan The 4 The Indonesian Health Economic Association (InaHEA) di hotel Bumi Surabaya, Rabu (13/9/2017) malam.

"Jika tidak menghiraukan, kami sudah menyiapkan tiga sanksi. Pertama sanski teguran lisan, kemudian sanksi teguran keras dan pencabutan izin dari rumah sakit," tegasnya.

Ia mengatakan, sudah ada aturan jelas terkait "emergency" itu. Entah itu pasien memiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau rumah sakit tidak mempunyai ikatan dengan BPJS Kesehatan. Tetap saja nyawa yang harus ditolong terlebih dulu. "Kalau toh pasien itu tidak ada biaya, nanti kita bicarakan dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Intinya nyawa pasien itu harus ditolong terlebih dulu," kata Nila.

Ditanya perihal kasus Debora, Nila mengungkapaka, menurut laporan dari tim penelusuran yang dibentuk Kemenkes, sebenarnya pasien sudah dilayani. Namun, memang kondisi pasien anak Debora kurang baik. Kemungkinan besar, itu yang menjadi pemyebab kematiannya.

"Anak ini (Debora) sudah dilayani, tetapi yang tidak dilayani pada hal pembiayaan. Padahal sebenarya setiap kasus 'emergency' sudah ada undang-undangnya bahwa harus dilayani tanpa melihat dulu ada atau tidak asuransi," terangnya.

Nila mengingatkan semua pihak, entah itu rumah sakit atau tenaga kesehatan bahwa ada aturan-aturan yang harus mereka lakukan. "Kami menyayangkan, ini adalah pembelajaran. Kami akan memanggil perhimpunan rumah sakit entah itu negeri atau swasta agar mereka melakukan SOP," tuturnya.

Selain itu, Nila mendorong munculnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya asuransi kesehatan. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang tidak mengerti akan aturan asuransi sosial, khususnya asuransi kesehatan.

Senada dengan Menkes, Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Dr Bayu Wahyudi menyebut kasus kematian bayi Debora bisa diambil hikmah dan pembelajaran agar kasus serupa tak terjadi lagi.

"Pada Undang-undang Nomor 44 dikatakan bahwa rumah sakit harus menangani kasus gawat darurat dan RS harus punya fungsi sosial, selain manfaat, kemanusiaan dan keadilan," ujar Bayu.

Untuk itu, dia ingin agar RS baik yang bekerja sama dengan BPJS atau tidak, bila ada kasus serupa maka harus segera ditanggulangi. "Bagi peserta yang tidak ada asuransi kesehatan, akan ditanggung oleh BPJS," tandasnya. [ito/suf]

Komentar

?>