Rabu, 18 Oktober 2017

Wali Murid MTSN Pagu Kediri Keluhkan Pungutan Jariyah

Rabu, 02 Agustus 2017 23:48:49 WIB
Reporter : Nanang Masyhari
Wali Murid MTSN Pagu Kediri Keluhkan Pungutan Jariyah

Kediri (beritajatim.com) – Sejumlah wali murid Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Pagu, Kabupaten Kediri merasa keberatan terhadap pungutan biaya pendidikan oleh sekolah. Diantaranya, tarikan untuk pengembangan madrasah, pembelian buletin dan pembelian air mineral.

Karena tidak berani protes secara langsung, para walimurid ini mengadu ke sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Pemantau Konstitusi (Formasi) Kediri. Alasan orang tua siswa, takut apabila anaknya nanti dikucilkan oleh para guru maupun sesama teman sekolahnya.

"Kami mewakili beberapa walimurid. Mereka, keberatan dengan adanya beberapa tarikan untuk biaya pendidikan. Sementara walimurid sendiri tidak paham. Seperti pengembangan madrasah, pembelian buletin, dan pembelian air mineral," ujar Alif Bahar Junaedi, Koordinator LSM Formasi, Rabu (2/8/2017).

Berdasarkan surat edaran yang diterima, pungutan setiap item ini jumlahnya lumayan besar. Seperti untuk biaya pengembangan madrasah sebesar Rp 27 ribu setiap siswa dalam satu semesternya. Kemudian pungutan buletin Rp 20 ribu, serta pembelian air minum merk aqua Rp 78 ribu. Biaya-biaya tersebut dengan biaya lainnya jika digabung mencapai Rp 325 ribu tiap siswa.

"Yang lebih berat lagi, ada semacam penekanan terhadap pungutan infak jariyah yang ditentukan nominal minimal sebear Rp 700 ribu tiap siswa. Jadi, infak ini mulai Rp 700 ribu, Rp 800 ribu atau Rp 1 juta. Seharusnya, infak sesuai kemampuan orang tua siswa," jelas Alif.

Diakuinya, beberapa walimurid pernah meminta keringanan biaya ini. Lalu mereka disarankan untuk mencari surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang dikeluarkan oleh pihak desa. Tetapi kenyataanya, siswa tidak mampu tersebut tetap membayar sama. Bahkan, anehnya siswa yang dimaksud juga memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Berdasarkan informasi yang kami terima, pungutan di luar ini belum beredar. Ada modul, pembelian buku-buku. Dimana, semuanya seolah-olah setengah kewajiban. Siswa seperti diiming-iming. Sehingga harus membeli," imbuh Alif.

Sebernarnya, kata Alief, berdasarkan hasil konsultasi dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kediri untuk pembelian buku modul sudah tidak dianjurkan. Walimurid boleh membeli diluar, termasuk buku Lembar Kerja Siswa (LKS). Dia menyarankan, sebaiknya guru tidak menyediakan buku LKS, untuk menghindari kesan miring ‘berdagang’ buku.

"Buku LKS itu bisa foto kopi diluar. Saya rasa biayanya jauh lebih murah. Misalnya, foto kopi satu bab, paling hanya Rp 500 - 2 ribu saja. Tetapi ini, seperti diwajibkan. Lalu seperti pungutan untuk biaya skall. Jumlahnya bisa mencapai Rp 100 ribu," beber Alif.

Banyak walimurid yang telah mengadu kepada LSM Formasi perihal keberatan dengan besar pungutan dari sekolah ini. Tetapi, mereka merasa takut untuk memprotesnya. Sebenarnya, mereka juga pernah ditanya oleh Komite Sekolah perihal kesanggupan biaya tersebut, tetapi walimurid tidak berani. Namun, di belakang akhirnya merasa menggerundel. [nng/suf]

Tag : ppdb kediri

Komentar

?>