Kamis, 23 Nopember 2017

Gugatan SMA/SMK Ditolak, Pemkot Surabaya Putar Otak

Kamis, 27 Juli 2017 17:07:17 WIB
Reporter : Arif Fajar Ardianto
Gugatan SMA/SMK Ditolak, Pemkot Surabaya Putar Otak
Whisnu Sakti Buana Wakil Walikota Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) - Pemerintah kota Surabaya tidak akan meninjau ulang anggaran Rp 180 milyar untuk SMA dan SMK. Meski gugatan Judicial Review terhadap Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pengelolaan SMA/SMK oleh Pemerintah Provinsi tidak dikabulkan Mahkamah Konstitusi.

Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana masih berharap akan ada cantolan hukum supaya anggaran itu bisa diterima langsung sebagai bantuan kepada siswa SMA dan SMK, Sehingga dalam Perubahan Anggaran Keuangan nantinya, anggaran pendidikan SMA dan SMK tidak akan diotak atik.Menurut Whisnu Pemkot Surabaya sudah mengidentifikasi siswa SMA dan SMK yang layak menerima bantuan tersebut.

"Kita masih berupaya agar aggaran tersebut bisa diterimablangsung oleh siswa tanpa ada perubahan," ujar Whisnu saat ditemui di gedung DPRD Surabaya, Kamis (27/7/2017).

Lebih lanjut, Wisnu mengetakan bahwa Tapi tidak menutup  kemungkinan anggaran itu akan dialihkan untuk memperkuat anggaran SD dan SMP.

"Tapi kalau memang  kesulitan, Pemerintah Kota bisx mengalihkan anggaran untuk SD dan SMP," bebernya.

Sementara itu wakil ketua komisi A DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan,  pasca putusan tersebut Pemprov jatim harus bertangungjawab atas keberadaan siswa SMA dan SMK yang tidak mampu agar tak putus sekolah.

"Pemerintah Provinsi harus lebih fokus untuk memantau sisa SMA dna SMK yang tidak mampu. Jangan sampai ada kasus putus sekolah lantaran pergantian aturan ini," tegasnya.

Menurut pria yang akrab disapa Awi ini, Pemprov jatim harus menyiapkan anggran 20% dari total kekuatan APBD Jatim seperti yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang.

"Pemprov harus sesuai aturan undang undang dalam memberikan anggaran bagi dunia pendidikan," bebernya.

Awi menambahkan bahwa APBD Jatim taun ini lumayan besar sekitar Rp 27 triliun Kalau dialokasikan untuk pendidikan sebesar 20% maka nilainya sekitar Rp5,4 triliun.

"Jika merujuk aturan yakni 20 persen dari APBD, seharusnya sekitar 5,4 triliun," imbuhnya.(rif/ted)

Tag : sma/smk

Komentar

?>